_________________________________
Making Money $150 An Hour

Anda benar, banyak konsep reform birokrasi yang dibuat tapi tidak sepenuh hati dijalankan. Ada pula konsep yang dibuat oleh orang maha hebatpun masih sangat jauh dari nafas reformasi karena ybs hanya bermain diatas buku dan tidak berhasil melepaskan dirinya dari kemunafikan hidup di ID. Adapula pemrakarsa birokrasi yang membiarkan dirinya sendiri terjebak, hanya karena semata-mata sudah berada di comfort zone.

Karena itu saya gak heran terjadi kasus seperti pada Pak Romli (GUru besar Unpad lho)..meski masih tahap penyelidikan, tapi mengindikasikan meski gurubesar pun sangat susah keluar dari jebakan itu.

Saya berpendapat bahwa penyebab utamanya memang masih rendahnya kesejahteraan yang bisa diberikan negara secara transparan kepada PNS nya yg menjalankan roda birokrasi., Pemerintah nya masih senang berpura-pura gak tahu dan akhirnya semua terjebak dalam lembah kemunafikan.

MEstinya tidak terjadi diskriminasi seperti saat ini dimana Depkeu bisa dapat gaji resmi mengalahkan pejabat lain di departemen lain, mungkin presiden sekalipu,

Oke itu dulu ya…sdh semestinya kita memprioritaskan reformasi birokrasi ini dibandingkan dengan pembangunan baru di berbagai bidang., Karena bagaimana pun juga, dana yang sudah dialokasikan untuk sektor a, b,c ataupun wilayah abc..pastilah hanya menjadi santapan empuk pelakuk KKN.

Till the next one. BEst-Edd

Saya sebagai seorang PNS-pun frustrasi dengan kondisi ini. Perubahan-perubahan yang digembar-gemborkan hanya sebagai pemanis semata. Faktanya perubahan itu berjalan sangat lambat, bahkan kalau boleh dibilang hanya jalan ditempat. Saya berpikir melalui forum seperti ini, mungkin dapat memberi pencerahan kepada saya tentang agenda reform birokrasi ini.

Terus terang, saya pernah menyampaikan konsep reform birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah dimana saya bekerja (waktu itu disponsori oleh bank dunia, dan undp), pada saat tersebut mendapatkan tanggapan yang positif. Selanjutnya begitu konsep tersebut akan dijalankan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, barulah diketahui bahwa sebagian besar belum mau / tidak mau melaksanakan kesepakatan tadi. Jadi keputusan yang diambil dihadapan kepala daerah hanya sekedar memenuhi perintah pimpinan saja, bukan didasari atas inisiatif untuk berubah.

kiranya bapak eddy berkenan memberikan komentar atas hal ini. terima kasih.

Menurut saya reformasi birokrasi bisa dimulai dari bagaimana kita kembali pada jati diri bangsa, karena birokrasi yg saat ini ada pada tiga unsur yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif telah menyimpang dari falsafah bangsa ini.