Memilukan penguasaan air kita, terbiarkan!

Negara Belum Siap Kelola Air

Pengusaha Minta Kepastian Hukum dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Negara dan pemerintah hingga saat ini belum siap memenuhi kebutuhan air layak minum bagi seluruh rakyat. Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan cukup besar.

Karyawan perusahaan air minum dalam kemasan sedang bersiap mendistribusikan ratusan galon air ke dalam truk pengangkut.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOKaryawan perusahaan air minum dalam kemasan sedang bersiap mendistribusikan ratusan galon air ke dalam truk pengangkut.

Saat ini, semua perusahaan air minum di Indonesia yang berjumlah 425 perusahaan, di bawah pengelolaan pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah atau setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total penduduk. Dari sisi volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan milik swasta yang mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.

Data itulah yang antara lain memunculkan keraguan atas kesiapan pemerintah menyediakan air layak minum. ”Siap tidak siap, kalau sudah menjadi program pemerintah, kami harus siap,” kata Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Subekti, di Jakarta, Senin (2/3).

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) beserta enam peraturan turunannya, mengabulkan gugatan sejumlah pemohon organisasi dan perorangan. Kehadiran negara dalam mengelola sumber daya air, termasuk air layak minum, didesak untuk ditingkatkan lagi.

Di Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, pihak swasta tetap dapat berperan dalam penyediaan air minum. Namun, pemerintah harus tetap mengontrol penyediaan air minum bagi warga negara.

”Swasta dimungkinkan selama (penyediaan dan pengelolaan air) dikuasai negara. Dapat dikuasai melalui BUMN dan BUMD, jika ada sisa (kewenangan), dapat dikerjakan swasta,” ujarnya seusai diskusi di Gedung MPR/DPR.

content

Pendiri Indonesia Water Institute yang juga dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, peran pemerintah harus diwujudkan dengan menekan harga air agar tidak mahal. Caranya, negara hadir melakukan investasi pada fasilitas pengolahan, transmisi, distribusi, dan sambungan rumah.


KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Jika akses air bersih layak minum saat ini tak terpenuhi, lanjut Firdaus, itu karena pengelolaannya buruk. ”Karena pemerintah tak menginvestasikan cukup, swasta memproyeksikan harga sesuai target keuntungan,” katanya.

Banyak kendala

Di sejumlah daerah, ketidakpuasan pelanggan masih mendominasi penanganan air bersih oleh PDAM. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar 17.500 pelanggan atau seperlima dari total pelanggan PDAM Balikpapan, kesulitan air bersih sejak lima hari lalu.

Pipa transmisi patah akibat longsor di lokasi pengembangan perumahan Grand City. Dampaknya, produksi air di Instalasi Pengolahan Air Minum Kampung Damai anjlok separuh, menjadi 200 liter per detik. ”Kami secepatnya memperbaiki,” ujar Gazali Rachman, Direktur Umum PDAM Balikpapan.


KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai bentuk protes, warga merusak pipa PDAM Padang Pariaman di Korong Pincuran Tujuh. Lubang besar sedalam 30 sentimeter digali sebelum melubangi pipa.

Sekitar 6.000 dari total 13.000 pelanggan PDAM di Padang Pariaman dan Kota Pariaman akhirnya tak mendapat aliran air bersih. ”Ini akar masalahnya bertahun-tahun,” kata Wali Nagari Kepala Hilalang Taufik Syafei.

Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dilintasi Sungai Kahayan, air PDAM mengalir, tetapi sering keruh karena terpengaruh tanah gambut. Warga harus lebih dulu menampung air agar kotoran mengendap.

”Kendati demikian, air itu layak. Hasil uji laboratorium, tidak ada ikutan bahan berbahaya,” kata Direktur PDAM Kota Palangkaraya Tridoyo Kertanegara.

Di luar masalah-masalah itu, sejumlah PDAM menyatakan kesiapan merespons tanggung jawab lebih membuka akses warga, di antaranya PDAM Tirta Dharma Makassar dan PDAM Surya Sembada Surabaya.

Layanan PDAM Tirta Dharma Makassar, Sulawesi Selatan, mencakup 72 persen atau 163.000 sambungan. Daftar tunggunya 70.000 sambungan pelanggan. PDAM itu punya lima instalasi pengolahan air dengan total debit air 2.850 liter per detik.

”Kami siap menambah jangkauan layanan bagi seluruh warga,” ujar Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Ibrahim Saleh.

Adapun layanan PDAM Surya Sembada Surabaya saat ini mencakup 92,6 persen dari total area, atau yang terbaik se-Indonesia. Area yang belum terlayani terkendala sengketa lahan atau terlalu jauh dari rumah pompa sehingga tekanan air tidak cukup.

”Kami berusaha sehingga sebelum tahun 2020 cakupan pelayanan kami 100 persen,” kata Manajer Sekretariat dan Humas PDAM Surya Sembada Ari Bimo Sakti. Total ada 527.000 pelanggan.

Untuk daerah yang belum terlayani, tahun 2015 akan dibangun rumah pompa. Total 16 tempat penampungan air akan dibangun mulai tahun ini. Kapasitas layanan air yang ada 10.000 liter per detik.

Tanggapan industri

Menanggapi kemungkinan pengurangan peran swasta dalam pengelolaan air, dunia usaha menyerahkannya kepada pemerintah. ”Berapa persen kami boleh mengakses, silakan pemerintah mengatur. Kami hanya mengikuti. Yang penting ada kepastian hukum,” kata Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Suroso Natakusuma.

Kemarin, sejumlah asosiasi pengusahaan air bertemu dengan Kementerian Perindustrian. Mereka meminta pemerintah memperjelas dasar hukum di tengah kekosongan aturan teknis setelah pembatalan UU SDA.

Industri-industri pengguna air itu kemarin membentuk Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air. Sementara ini terdapat 10 asosiasi yang bergabung, antara lain Aspadin, Asrim, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan, pertemuan itu membahas UU SDA. Pelaku usaha memohon pemerintah memberikan kepastian berusaha setelah UU SDA dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara khusus, Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap segera ada peraturan pemerintah yang baru. ”Harus dikeluarkan secepatnya untuk memberikan kepastian hukum bagi industri. Di sisi lain, hak rakyat atas air juga harus terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunggu sikap pemerintah.

”BKPM dan Kementerian Perindustrian sepakat, setiap investasi yang legal sebelum ada keputusan pembatalan UU SDA dari MK harus dilindungi. Namun, mekanisme apa setelah pencabutan, kami tidak bisa grusa-grusu(terburu-buru) mengeluarkan peraturan. Kami akan mengkaji,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani.

Susun undang-undang

Secara terpisah, ahli hidrologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Robert Kondiatie, menyatakan, pemerintah diminta segera menyusun undang-undang baru terkait pengelolaan air yang sejalan dengan tafsir MK, yaitu mengedepankan pengakuan hak setiap warga atas air.

”Prinsip dari undang-undang baru ke depan adalah mengembalikan air sebagai hak setiap warga sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya, air tidak boleh dikomersialkan,” katanya.

Sejauh ini, rencana yang disiapkan pemerintah adalah menyusun rancangan peraturan pemerintah, bukan undang-undang.

(JOG/CAS/RYO/MED/ENG/ZAK/DEN/DKA/PRA/ESA/ETA/AIK/B07/GSA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: