Aparat Birokrasi Belum Siap. Presiden: Regulasi Kepegawaian Terlalu Rumit

Kita doakan semoga ada jalan keluar.

JAKARTA, KOMPAS — Aparat birokrasi di sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur belum sepenuhnya siap menjalankan program pemerintah. Pasalnya, meski sebagian anggaran sudah cair, masih banyak jabatan pimpinan di kementerian itu yang lowong dan belum tuntasnya distribusi pegawai.

Situasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Senin (11/5). Enam bulan sejak kementerian berdiri, sarana dan prasarana pendukung masih terbatas, jumlah pegawai juga masih minim, sehingga kementerian belum bisa bekerja maksimal.
KOMPAS/A PONCO ANGGOROSituasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Senin (11/5). Enam bulan sejak kementerian berdiri, sarana dan prasarana pendukung masih terbatas, jumlah pegawai juga masih minim, sehingga kementerian belum bisa bekerja maksimal.

Jika tidak segera diatasi, kondisi itu dapat mengancam pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan.

”Regulasi kepegawaian di pemerintahan kita terlalu rumit. Oleh sebab itu, ke depan, kita akan sederhanakan,” kata Presiden Joko Widodo di Papua, Senin (11/5), saat ditanya tentang masalah ini.

Kerumitan ini disebabkan penataan kelembagaan harus mengikuti regulasi kepegawaian. Sebagai contoh, untuk pengisian jabatan eselon I dan II harus melalui seleksi terbuka, sementara untuk eselon III dan IV lewat seleksi internal.

Kondisi tersebut, kata Presiden, membuat penyerapan anggaran yang seharusnya sudah dilakukan bulan April baru bisa dicairkan pada Mei atau Juni 2015. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Anwar Sanusi mengatakan, pejabat eselon I dan eselon II berperan penting dalam pencairan anggaran proyek atau program. Hal itu disebabkan mereka berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), yaitu untuk eselon I dan II, sudah lebih cepat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada kementerian/lembaga.

Dengan inpres yang ditandatangani pada 25 Februari 2015 tersebut, seleksi terbuka untuk pengisian JPT dapat dilakukan dalam waktu sepuluh hari.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2014, pengisian JPT membutuhkan waktu sekitar 10 minggu. Aturan di Permen PAN dan RB ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ”Kami perkirakan posisi JPT ini sudah terisi semua sebelum akhir Mei,” kata Irham.

Untuk pengisian pejabat eselon III dan IV, menurut Irham, tergantung setiap kementerian. Ini karena keputusan pejabat yang dilantik ada di tangan menteri.

Selain banyaknya jabatan pimpinan yang masih lowong, distribusi pegawai ke kementerian baru dan unit organisasi baru yang dibentuk setelah penataan organisasi di 11 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur juga belum tuntas.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN dan RB Setiawan Wangsaatmaja memperkirakan, proses distribusi pegawai membutuhkan waktu enam bulan. Ini karena kapabilitas pegawai yang dipindah ke tempat kerja baru setidaknya harus sama dengan tugas pokok dan fungsi tempat kerja baru itu.

Anwar Sanusi menambahkan, persoalan lain yang harus diatasi adalah mengonsolidasikan pegawai yang berasal dari beragam kementerian ke kementerian yang baru dibentuk. Pegawai butuh waktu untuk menyesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan visi kementerian baru selain menyesuaikan kultur kerja di kementerian baru. ”Ini pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Program strategis

Sejumlah pegawai menuturkan, masih kosongnya posisi pejabat eselon I dan II di lingkungan kerja mereka tak hanya menyebabkan anggaran belum bisa digunakan, tetapi juga menghambat penyusunan program kementerian. Pasalnya, jika sudah disusun, tidak tertutup kemungkinan program itu berbeda dengan kebijakan pimpinan sehingga harus diubah. Lagi pula, hanya pimpinan definitif yang bisa mengeluarkan kebijakan strategis di setiap unit organisasi.

”Biasanya setiap April kami sudah turun ke lapangan, melaksanakan rencana kerja kementerian. Sekarang, meskipun anggaran sudah cair, kami tetap belum bisa banyak bergerak karena pimpinannya belum ada,” kata salah satu pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan, pemilihan pejabat eselon I di kementeriannya oleh panitia seleksi yang dipimpin mantan Menteri LH Sarwono Kusumaatmadja telah selesai sejak akhir April 2015. ”Sekarang sedang dikumpulkan info tambahan dan akan segera naik ke Presiden,” katanya.

Adapun pengisian pejabat eselon II di Kementerian LHK dalam tahap penilaian untuk kemudian diseleksi panitia seleksi (pansel).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara mengatakan, hasil pansel jabatan untuk eselon I sudah diserahkan kepada Presiden. Sementara di tingkat eselon II, panitia seleksi telah menyerahkan hasilnya kepada Menteri Pariwisata.

Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, pengisian posisi 14 pejabat eselon I sedang menanti proses di tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden. Sementara itu, 54 pejabat eselon II menurut rencana dilantik hari ini.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Muhammad Nurdin mengatakan, pengisian JPT di kementeriannya dilakukan dengan cepat karena anggaran mulai cair. ”Setidaknya sebelum akhir Mei, semua posisi itu sudah terisi,” katanya.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan, proses pemilihan pejabat untuk eselon II dan III diupayakan selesai bulan ini. Pejabat eselon I telah dilantik awal Mei lalu. ”Sesuai ketentuan, calon untuk eselon II dapat dari internal Kementerian PUPR, tapi tetap lewat pansel,” katanya.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja Suhartono menuturkan, proses seleksi di kementeriannya diharapkan dapat segera dilakukan agar program-program yang membutuhkan keberadaan penanggung jawab kegiatan dapat segera berjalan.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kemnaker di tahun 2015 sebesar Rp 4,2 triliun. Akibat proses pengisian jabatan belum rampung, penyerapan anggaran hingga saat ini masih kurang dari 10 persen dari total DIPA tersebut.

Suhartono mengatakan, program yang sudah dapat dijalankan adalah untuk kegiatan operasional, misalnya kegiatan terkait pemeliharaan gedung. ”Sementara yang tertunda antara lain program teknis pelatihan, pengisian kelengkapan balai latihan kerja, dan program pengembangan kewirausahaan,” ujarnya.

Menurut Suhartono, saat ini tengah dicari kemungkinan percepatan dengan menunjuk KPA pada program-program teknis yang mendesak segera dikerjakan jika proses pengisian jabatan tersebut berlangsung terlalu lama. ”Kami masih mencari kemungkinan untuk menunjuk penanggung jawab kegiatan sebelum ada pelantikan,” ujarnya.

Pegawai

Selain pengisian jabatan, masalah juga terjadi dalam pengisian pegawai. Hal ini terutama terjadi di kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dari kebutuhan 200 pegawai, kini kementerian itu baru memiliki 42 pegawai.

Sekretaris Kemenko Kemaritiman Asep Muhammad menuturkan, kementeriannya kesulitan mengajak pegawai dari instansi pemerintah lain untuk pindah ke kementeriannya. Ini karena belum adanya tunjangan kinerja bagi pegawai di kementerian baru. ”Kondisi ini membuat kami belum bisa berjalan maksimal,” kata Asep.(NAD/MED/CAS/ONG/ICH/DNE/ARN/HAR/APA)

Sumber: http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150512kompas/#/1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: