PENATAAN KEMENTERIAN Pengisian Pejabat Bisa Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Pengisian posisi lowong jabatan pimpinan yang masih terjadi di sejumlah kementerian, terutama yang mengalami perubahan nomenklatur, seharusnya bisa lebih cepat dilakukan tanpa harus mengabaikan sistem merit. Langkah ini perlu ditempuh agar semua program kementerian dapat segera dijalankan,

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mengatakan, untuk posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau pejabat eselon I, percepatan bisa dilakukan dengan mengintensifkan sidang tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Sementara pengisian JPT pratama atau pejabat eselon II serta pejabat eselon III dan IV, percepatan bisa dilakukan dengan melaksanakan seleksi secara paralel. “Tak perlu menunggu pejabat eselon I terisi, baru kemudian eselon II dan seterusnya,” katanya, Selasa (12/5).

Pantauan Kompas, panitia seleksi (pansel) di sejumlah kementerian telah menyeleksi dan menyerahkan tiga calon dengan nilai terbaik untuk mengisi posisi satu JPT madya. Namun, penetapan calon terpilih harus menunggu TPA bersidang dan ini sangat bergantung pada tersedianya waktu Presiden.

Hal ini antara lain terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada minggu ketiga April, pansel sudah menyerahkan 42 calon untuk mengisi 14 posisi JPT madya di kementerian itu. Namun, hingga saat ini, sidang TPA untuk menetapkan calon terpilih belum juga digelar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara juga menyampaikan, hasil pansel jabatan untuk sembilan eselon I di kementerian itu sudah diserahkan kepada Presiden.

Hadi Daryanto yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sebelum kementerian itu dilebur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menambahkan, dari 13 posisi JPT madya, pansel telah menyelesaikan seleksi terbuka untuk delapan posisi sejak akhir April. Namun, pelantikan masih harus menanti keputusan sidang TPA.

Selain itu, di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengisian pejabat dilakukan secara bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, setelah eselon I terisi, kini berproses untuk pengisian eselon II, selanjutnya eselon III, dan terakhir eselon IV. Diperkirakan seluruhnya tuntas bulan Juni.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengatakan, saat ini sidang TPA digelar dua sampai tiga kali setiap bulan. Keputusan TPA di setiap sidang bisa untuk 8-22 posisi.

Menurut Irham, proses seleksi sulit lebih dipercepat. “Ini memilih pemimpin di pemerintahan untuk waktu yang lama. Jadi tidak bisa asal-asalan. Jika dipaksakan untuk lebih dipercepat, bisa jadi pejabat yang terpilih bukanlah pegawai yang terbaik di bidangnya,” ujarnya.

Irham menuturkan, proses seleksi saat ini sudah jauh lebih cepat setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga keluar. Seperti diketahui, Inpres membolehkan pengisian JPT selama 10 hari. Sebelumnya, proses pengisian JPT bisa memakan waktu hingga 10 minggu jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kesulitan

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan, dirinya memahami kesulitan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menata kementerian. Dia bahkan menilai pemerintahan Jokowi-Kalla terbentuk dalam waktu yang tidak tepat. Pasalnya, di masa pemerintahan ini, UU No 5/214 harus diberlakukan. Masalah makin sulit karena adanya perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian.

Akibatnya, banyak pejabat eselon I dan II yang berstatus pelaksana tugas. Padahal, pejabat eselon I dan II merupakan kuasa pengguna anggaran. Anggaran tak bisa cair tanpa ada persetujuan dari pejabat eselon I dan II. Sementara, pejabat berstatus pelaksana tugas tak berwenang menandatangani usulan pencairan anggaran. Ini yang mengakibatkan APBN tidak jalan-jalan. “Kondisi ini turut berkontribusi pada pelambatan ekonomi yang kini terjadi,” kata Lukman.

Menurut Lukman, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat pertumbuhan ekonomi melemah, Presiden selalu memerintahkan mencairkan APBN. Langkah ini diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pengisian jabatan eselon I dan II, menurut Lukman, kini jadi solusi untuk mempercepat pencairan anggaran di APBN. Jika percepatan itu tak mungkin lagi dilakukan, pemerintah diharapkan membuat payung hukum agar pelaksana tugas eselon I dan II mendapat wewenang mencairkan anggaran. Payung hukum bisa berupa peraturan menteri sampai keputusan presiden.

Belajar dari masalah yang kini terjadi, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Anwar Sanusi berharap, ke depan, calon presiden/wakil presiden sudah memikirkan arsitektur kementerian berikut struktur organisasinya sebelum mereka dipilih. Dengan demikian, setelah dilantik, pemerintahan bisa langsung berjalan, tidak butuh waktu lama untuk menata organisasi.

(NTA/MED/APA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/05/13/Pengisian-Pejabat-Bisa-Lebih-Cepat 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: