Benar juga nih, kalau bisa dibikin ribet kenapa tidak?

ASN

Pemerintah Segera Terapkan Tunjangan Kinerja Individu

JAKARTA, KOMPAS — Tunjangan kinerja untuk pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini dinilai masih belum adil. Sebab, tunjangan diberikan tanpa memperhatikan apakah pegawai yang bersangkutan malas, rajin, ataupun lebih inovatif. Sebab, besaran tunjangan yang diberikan sama.

Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan sistem supaya tunjangan dibayarkan berdasarkan kinerja individu. Namun, regulasi itu masih menunggu pengesahan dari Presiden Joko Widodo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur, seorang pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, serta jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tunjangan kinerja pun dibagi menjadi tunjangan kinerja organisasi dan tunjangan individu.

Namun, sejauh ini yang diberlakukan baru tunjangan kinerja organisasi yang didasarkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

“Seharusnya kinerja dan inovasi masuk dalam tunjangan kinerja (individu)-nya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam seminar peringatan 45 tahun Korpri di Jakarta, Rabu (30/11). Seminar bertema “Korpri, Birokrasi, dan Pemberantasan Pungli” ini juga menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo; Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana; dan peneliti LIPI, Siti Zuhro.

Menurut rencana, kata Mardiasmo, pemerintah akan menggunakan indeks kinerja individu untuk menentukan tunjangan kinerja individu. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ASN, juga Peraturan Menteri PAN dan RB serta Peraturan Menteri Keuangan. Ketika ditanya apakah sudah ada penghitungan anggaran untuk tunjangan kinerja individu tahun 2017, Mardiasmo mengelak menjawab. “Sudah, artinya memadai, nanti jumlahnya bisa dilihat,” ujarnya.

PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi diharap segera ditetapkan. Saat ini, menurut Asman, sembilan Rancangan PP terkait ASN sudah ada di Sekretariat Negara. Selain Rancangan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ASN, ada pula RPP tentang Manajemen ASN dan RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jika PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ditetapkan akhir 2016, kata Asman, semestinya tahun depan sudah bisa diterapkan.

Terkait pungli, Zudan menambahkan, dari sisi pengaturan, sanksi yang disiapkan untuk aparatur sipil negara baik di UU ASN maupun UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah cukup ketat. Masih adanya masalah pungli di kalangan PNS disebabkan oleh perilaku individu. Korpri mendorong adanya perbaikan sistem terkait kesejahteraan PNS. Selain itu, perbaikan tersebut perlu dibarengi dengan penindakan yang tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan.

“Sistem tunjangan kinerja saat ini masih berbasis kehadiran, seharusnya diperhitungkan apa yang dihasilkan dalam kerja PNS selama sehari supaya PNS tidak asal datang pukul 07.30 dan pulang pukul 04.30, tetapi sama saja dapat 100 persen tunjangan kinerja,” kata Zudan. (INA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Desember 2016, di halaman 4 dengan judul “Pemerintah Segera Terapkan Tunjangan Kinerja Individu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: