Deja Vu: Mari Akhiri Monopoli!

Pagi ini, sebuah WAG yang saya ikuti mendadak paten. Sebelumnya masih eyel-eyelan membahas prescawapres. Biasalah, nyaris semua group, apapun mainstreamnya, pasti ada belok-belok ke topik prescawapres ini. Seorang kawan memforward video tentang mesin scan Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang menurut infonya telah berhasil dibuat oleh China.

Posting ini di WAG lulusan ITB tentu saja dilahap dan dikomentari asyik. Intinya, dengan mesin MRI buatan China ini telah berhasil menurunkan harga dari sekitar USD 6 juta menjadi hanya USD 0,6 juta atau menjadi sekitar 10 % harga saat ini. Luar biasa bukan? Dominasi negara Eropa dan brand seperti Phillips dan Siemens diancam oleh produk China. Terlepas benar tidaknya berita capaian mesin MRI ini, substansinya tetap menarik untuk dibahas.

Sumber : WAG 82 Eititu, pelacakan di sosmed blm berhasil karena kendala bahasa

Bagaimana China mengakhiri berbagai dominasi merk asing untuk keperluan dalam negeri dan kemampuan industri lokal tentu tidaklah akan habis dibicarakan. Dari berbagai produk sederhana mulai kebutuhan rumah tangga, apparel, hingga high tech mereka telah mengguncang dunia. Dari sekedar teknologi dan ekonomi, usaha China untuk pengembangan infrastruktur yang awalnya diremehkan Barat seperti pembangkit listrik, kereta api hingga ICT, sekarang terbukti menjadi kekuatan teknologi sekaligus ekonomi yang jika perlu dibatasi secara politik dan intrik. Jangan lupa penahanan seorang petinggi Huawei di Canada yang mempertajam persaingan China-US beberapa tahun silam.

Keruan saja, saya mengomentari bagaimana keberhasilan Indonesia, maaf pada era Soeharto untuk hal yang mirip. Dengan mengirimkan beberapa tenaga muda kita ke Siemens di Jerman dan Argentina untuk menggali pengetahuan di bidang telekomunikasi pada akhir 1980an, telah mendorong dirakitnya Sentral Telepon Digital Indonesia I (ya, pertama atau kesatu) di Bandung. PT. Inti telah menjelma menjadi salah satu BUMN di dunia yang mampu memproduksi STDI, yakni telephone exchange, digital pula dengan berbagai varian khususnya kapasitas kecil.

Melalui serial pinjaman luar negeri, soft loan dari KFW (badan ekonomi internasional Jerman), Indonesia berhasil melaksanakan pembangunan telekomunikasi besar-besaran yang diawali dengan bantuan teknis yang ketika itu di Perumtel digawangi oleh seorang teman senior saya pak Wisnu Marantika. Alhasil sampai akhir Pelita VI, Indonesia telah berhasil menyediakan hingga 10 juta satuan sambungan telepon (sst) digital untuk seluruh negeri, minimal mencapai ibukota kabupaten kota (IKK).

Dalam prosesnya, berbagai hal menarik terjadi. Tarik ulur, negosiasi, intrik dan politik berkecamuk sengit. Ibarat judul sebuah lagu, “Semua menjadi satu”. Tidak mau mengekor kepada KFW dalam hal sentral telepon ini, pemerintah kita dengan cerdik mulai memainkan jurus canggih, yaitu kompetisi. Jika pada serial KFW sampai Exchange V, VA1, VA2 pada tahun 1990 harga ekivalen 1 sst mencapai USD 1,000.0 (seribu dollar), tidak demikian untuk seterusnya. Pinjaman yang terus ditawarkan dengan bunga soft loan monopoli Jerman, mulai diakali pemerintah dengan mentenderkan pembangunan STDI 2 sebanyak 350.000 sst.

Langkah strategis ini tentu saja mengguncang bisnis telekomunikasi dunia. Hasil tender pada tahun 1990 tersebut menyisakan 2 pemenang, yaitu AT&T, dan NEC. Ya, dari dua raksasa telekomunikasi dunia, US, dan Jepang ketika itu. Tentu sudah bisa diperkirakan, setelah proses persaingan teknologi dan ekonomi selesai, maka tahap selanjutnya adalah permainan politik dan intrik. Keuntungan besar tentu saja sudah terbayang di depan mata pemenang tender. Pasar telekomunikasi yang masih jauh dari jenuh/saturated tentu akan sangat menggiurkan. Dengan jumlah penduduk saat itu baru ditahap 200an juta jiwa, penetrasi telepon masih sangat rendah. Kemungkinan locked in bisa berlangsung cukup lama, dan tentu menguntungkan.

Dengan perkiraan harga ekivalen 1 sst masih USD 1.000,0, maka investasi STDI akan memberikan angka cukup besar ketika itu, sekitar 350.000 x 1.000 x 2.000 = 700.000.000.000,0, ya mencapai angka Rp 700 Milyar pada tahun itu dengan kurs 1 USD = Rp 2.000,0.

Tidak kurang dari presiden US dan Perdana Menteri Jepang waktu itu, melayangkan surat kepada pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu persis isinya, karena belum dapat akses membaca. Maklum masih Staf Perencana ketika itu. Dari pemberitaan saya pahami intinya adalah meminta semacam previleges atau kattebelletje‎ dari Presiden Indonesia untuk memenangkan masing-masing peserta tender, ya itu tadi, AT&T dan NEC. Apa yang terjadi?

Ternyata, pemerintah kita waktu itu bukanlah kaleng-kaleng. Dengan cerdik pemerintah mengadakan tender ulang yang ujung-ujungnya memberikan proyek besar ini kepada kedua peserta tender dari US dan Jepang ini. Ups…, namun dengan masing-masing peserta mendapatkan porsi yang sama, yaitu membangun STDI 2 sebanyak 350.000 sst. Dengan biaya yang sama, dapat kuantitas 2 kali lipat!

Contoh keberhasilan lain adalah, pelaksanaan aturan local content atau TKDN yang sempat memaksa berbagai merek terkenal di bidang telekomunikasi untuk merelokasi industri mereka atau bergabung dengan industri lokal, jika masih mau berjualan di Indonesia. Kebijakan ini telah mendorong industri lokal untuk mampu membangun sendiri industri handphone 4G pertama kali di Batam sekitar 7 tahun lalu. Juga mendorong merk terkenal seperti Samsung untuk memproduksi handphone mereka di Batam. Sayang merk lokal HP 4G yang juga bekerja sama dengan ITB ini tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Kembali ke mesin Scanner MRI dan pengembangan pesat teknologi CHina, maka berbagai pengenalan kompetisi memang menjadi salah satu terobosan untuk memangkas praktek monopoli di berbagai negara. Bidang Infrastruktur menjadi salah satu entry atau titik masuk. Ditambah dengan kesadaran berbagai negara maju dan terlebih lagi negara berkembang untuk mengurangi tingkat korupsi, telah mendorong lahirnya berbagai upaya untuk mengakhiri monopoli. Maka lahirlah berbagai peraturan perundangan-undangan anti monopoli, termasuk Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasca pengenalan kompetisi di Indonesia, pembangunan pesat infrastruktur terus digenjot. Mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, pembangkit listrik, migas, perumahan, penyediaan air bersih (water supply), hingga penyediaan jaringan internet (ICT) terus dilaksanakan dan diperluas ke seluruh negeri. Pada awalnya pengembangan ini berjalan cukup baik dan menekan harga sehingga masyarakat banyak diuntungkan.

Namun, seolah-olah mencari keseimbangan baru, berbagai harga layanan infrastruktur tersebut pelan namun pasti merangkak naik. Relatif hingga saat ini hanya sektor telekomunikasi/ICT dan kereta api yang masih bisa memberikan harga bersaing dengan mutu layanan relatif baik. Sisanya seperti akan kembali ke masa pre-kompetisi.

Untuk jalan tol, terlihat dominasi penyedia jasa. Memberlakukan tarif dengan sepihak dan memaksakan tarif maksimal untuk banyak segmen jalan tol. Pengguna jasa dipaksa membayar jarak terjauh atau jarak rata-rata, meski hanya menggunakan jasa untuk 2 atau 3 pintu tol terdekat. Migas, setali tiga uang. Dominasi monopoli BUMN telah memaksa harga relatif tinggi karena pengurangan atau pengalihan subsidi, juga menurunnya aspek keselamaan dalam bisnis migas ini.

Sektor penerbangan yang dahulu sempat memberikan dan membuat semua orang bisa terbang, saat ini telah kembali menjadi relatif mahal. Termasuk kondisi flag carrier kita yang sempat berdarah-darah karena salah urus dan korupsi di masa lalu, meski nyaris belasan tahun seluruh PNS dan pegawai BUMN diharuskan menggunakan perusahaan BUMN ini.

Sektor perhubungan lainnya masih membutuhkan peningkatan layanan dan management. Relatif tidak ada penambahan kapal besar antar pulau yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama golongan menengah bawah. Program tol laut, masih belum mampu menyediakan kapal dan sekaligus fery berkapasitas besar yang bisa mengangkut pemudik bersama mobil atau motor mereka. Masih tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang mencapai 800 jiwa ketika liburan mudik 2023 menjadi indikator yang tidak terbantahkan.

Diubahnya secara sepihak sistem abonemen air bersih oleh PDAM di beberapa daerah di Jawa Barat, dari abonemen Rp 35 ribu per bulan menjadi penggunaan minimum 10 m3 dengan biaya Rp 85 ribu, jelas-jelas memberi sinyal kembalinya monopoli yang meresahkan. Beruntung untuk jasa layanan Kereta Api, telah berhasil melakukan terobosan besar dalam hal ticketing, sangat memudahkan pengguna dan terjauh dari percaloan. Namun ditengarai, dengan naiknya BBM secara signifikan baru-baru ini, jasa KA pelan-pelan juga diperkirakan mulai memberatkan pengguna jasa. Kenaikan harga KA Parahyangan dalam kurun waktu yang sangat singkat sekitar 40%, ditengarai sebagai cara untuk mengantisipasi harga KA Cepat Jakarta-Bandung yang akan segera beroperasi. Saya juga belum terinfo, bagaimana akhirnya masalah penyediaan kanal telepon mobile untuk KA Cepat ini, apakah menggunakan frekuensi eksisting operator GSM sekarang atau band frekuensi lain.

Berlarut-larutnya penyediaan LPG 3 kg yang harusnya sementara belum diimbangi dengan percepatan pembangunan gas bumi Rumah Tangga di perkotaan yang sangat ditunggu rakyat dan UMKM. Peran koperasi pemulung dan UMKM yang lebih besar juga belum tergarap untuk mengurus dan mengolah sampah, terutama di kota besar. Padahal sampah di Indonesia itu adalah Rupiah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-45 ke depan, tentu saja berbagai kondisi eksisting di atas perlu diantisipasi dengan cermat. Sudah waktunya mendesign ulang beberapa hal. Pertama, perlu direncanakan penghentian monopoli oleh beberapa BUMN besar sesuai bidang masing-masing, seperti Pertamina untuk migas dan PT. PLN untuk ketenagalistrikan. Seyogyanya KemenBUMN menyiapkan road map penghentian monopoli oleh beberapa BUMN. Evaluasi menyeluruh penyediaan air bersih oleh PDAM dan memulai kompetisi juga harus menjadi perhatian. Air bersih adalah kebutuhan mutlak buat masyarakat maju. Perlu diingat, di beberapa negara maju air bersih mereka sudah drinkable dan juga gratis, sudah termasuk utilitas untuk perumahan atau apartemen. Juga jangan lupa era, sebelum interkoneksi PAM di Pejompongan, pada 1970an air PAM kita juga sudah bisa diminum. Yes, it used to be drinkable tap water!

Kedua, merevisi ulang berbagai peraturan perundang-undangan sektor-sektor di bawah infrastruktur dasar. Beberapa Undang-Undang sektor ini relatif sudah cukup lama seperti UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999 tentu sudah harus diperbaharui dengan kondisi ICT atau TIK yang semakin maju dan berubah sangat cepat dengan kecepatan disrupsi yang luar biasa. Juga banyak sekali Undang-Undang lain yang masih dirasa perlu diperbaharui, termasuk untuk menghidupkan kembali Badan Pengatur Independen untuk masing-masing sektor. Saat ini, untuk sektor telekomunikasi dengan persaingan sangat ketat, malah dibubarkan BRTI nya. Untuk ketenagalistrikan, dahulu sudah sempat dibentuk Bapeptal nya, namun karena UU Ketenagalistrikan dibatalkan MK, penyediaan jasa ketenagalistrikan kembali ke era monopoli. Ringkasnya, pembaharuan Kebijakan dan Kerangka Regulasi harus menjadi prioritas kebijakan infastruktur ke depan.

Selanjutnya, perkuatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mutlak diperlukan guna melindungi industri, baik dari persaingan usaha tidak sehat domestik, juga mencegah infiltrasi dari barang impor yang sudah tidak diperlukan.

Keempat, pembinaan ekosistem industri dan Sumber Daya Manusia untuk sektor-sektor infrastruktur juga harus menjadi perhatian. Sangat banyak industri dalam negeri yang awalnya sudah cukup baik kinerja dan pemanfaatan SDM lokalnya, menjadi berantakan kembali karena ketidaksinambungan kebijakan yang ada. KOndisi ini berkaitan dengan tingkat kompetisi, semakin baik kompetisi akan mendorong percepatan ekosistem yang diharapkan, termasuk R/D seperti capaian China dengan mesin MRI di awal cerita.

Terakhir, penyediaan infrastruktur harus tetap memperhatikan ketersediaan jasa atau pembangunan di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui skema PSO, atau subsidi untuk Public Service Obligation juga dengan membentuk Badan Layanan Umum sektor masing-masing. Namun demikian pelajaran mahal dari dugaan kasus penyimpangan BTS 4G oleh BAKTI Kemenkominfo yang melayani penyediaan jasa dan akses telekomunikasi serta informatika di daerah unserved tentu harus diambil hikmahnya dan diperbaiki secara sistemik ke depan. Sungguh, memberikan layanan seperti PELNI, penerbangan perintis, Pos, jaringan radio/TV dan Internet ke pelosok negeri, sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan ekonomi lokal.

Semoga berbagai penemuan atau invention peralatan, sistem dan barang-barang baik domestik maupun internasional, bisa disikapi oleh pemerintah dan pelaku usaha swasta secara baik sehingga mampu menurunkan harga layanan jasa dan meningkatkan pemanfaatannya untuk masyarakat kita tanpa kecuali. Jika dulu kita sudah memulai dengan cukup baik, melanjutkan rasanya bukanlah hal yang sangat berat untuk dilaksanakan.

Semoga!

Eddy Satriya, Perencana Ahli Utama (PAU) Bappenas.

23.05.23 Komentar dan koreksi dapat dikirimkan ke uddaeddy@gmail.com atau langsung di blog ini. Terima kasih banyak. Wassalammualaikum wrwb, selamat malam Rabu.

Wassalam Garuda…??

Kondisi Cabin SAJ

*****

Kesibukan yg tinggi tentu saja berkorelasi dg perencanaan yg matang, keberhasilan acara dan target yg harus dicapai.

Sabtu malam 4 Juni lalu, saya baru bisa memastikan utk hadir memenuhi undangan Bupati Sijunjung dinda Benny Dwifa Yuswir dalam rangka launching Kampung Madu Galo Galo di daerah yg menjadi lokasi Geopark Silokek.

Ketatnya jadwal pekerjaan membuat saya hanya menelan ludah ketika sejak jumat menyaksikan teman2 seangkatan saya 82 merayakan 40 tahun kelulusan kami dari SMA1 Bukittinggi. Acara ini disemarakkan bukan hanya oleh angkatan fenomenal kami, ya angkatan 82-eititu, tetapi juga lintas angkatan. Karena itu acaranya dibungkus SLA 2022, maksudnya Silaturahmi Lintas Angkatan.

Saya kabita, kata orang Sunda, menyaksikan foto2 mereka berkuliner seluruh jenis makanan favorit di kota kami. Name it, pical sikai, nasi kapau di los lambuang, sate mak Syukur dan Sate Danguang2, hingga sarapan pagi di bbrp lokasi favorit dengan bubua samba, katupek gulai paku (pakis), hingga kacang padi alias kacang hijau dan tentu juga berbagai soto padang.

Belum lagi melihat posting foto2 berbagai kawan di IG dan FB. Hanya bisa membayangkan riuhnya celoteh, ota dan solo manyolo. Ya, senang melihat kawan2 bergembira dg berbagai perjuangan datang jauh2 dari berbagai kota. Alhamdulillah, tercegat 2 tahun karena Pandemi Covid, membuat semangat kawan2 berkumpul dan ber HBH begitu tinggi.

Karena kesibukan sangat tinggi di kantor, tumbuh juga rasa was-was kalau terjadi delay. Terjepit diantara tugas2 kantor yg tidak bisa ditinggalkan pasti dialami juga oleh banyak orang. Namun karena pandemi dan kebiasaan buruk telah membuat berbagai proses perencanaan yg baik sulit dilakukan. Alhasil agenda baru bisa dipastikan H-1.

Biasanya, jika harus terbang pagi hari dg pesawat pertama tidak ada masalah. Rata-rata Garuda menerbangi banyak rute domestik. Namun seiring dg permasalahan hutang yg menghimpit, kelihatannya Garuda sdh tidak mampu lagi mempertahankan armadanya utk melayani spt biasa. Terdengar kabar bahwa kesulitan Keuangan telah memaksa Garuda mengembalikan banyak armadanya ke perusahaan leasing. Singkat nya, mengurangi armada.

Trauma beberapa kali di delay serta ditinggal penerbangan lainnya ketika bisnis harus on time, memang mengkhawatirkan. Meninggalkan trauma.

Namun sekarang penumpang sdh tidak ada pilihan. Meski setia membelanjakan uang rakyat (APBN) untuk flag carrier dalam kurun waktu yg lama, kebersamaan ASN, TNI, POLRI naik Garuda sdh tidak bisa menolong banyak utk perbaikan layanan Garuda.

Diiringi doa, saya pastikan utk naik Batik Air paling pagi menuju Padang, pada hari minggu lalu. Karena perjalanan dari Bandara Ketaping membutuhkan minimum sekitar 3 jam menuju Silokek. Alhamdulillah, pertolongan Allah bisa sampai tepat waktu di ibukota kabupaten Sijunjung, yaitu di kota Muaro Sijunjung. Pesawat on time, tidak delay. Boarding lebih awal.

Sempat juga kami sarapan sangat enak dengan menu utama katupek pitalah (katupek jo cancang) plus teh talua bagulo anau di daerah Talang, dipinggir kota Solok.

• 

• 

• 

• 

Katupek Pitalah Ni Jun

Pak Bupati yg masih muda dan sarat pengalaman karena pernah menjadi camat cukup lama, sangat menguasai wilayahnya. Berbagai rencana pengembangan wilayah dan ekonomi Sijunjung pun diceritakan mengalir di atas mobil dinas dalam perjalanan menuju Silokek.

Setiba di Muaro Sijunjung, kami ke kantor Bupati dan setelah beramah tamah, langsung menuju lokasi desa atau kampung adat yg masih bertahan sejak abad ke 16. Beberapa rumah adat tertata rapi dg tata ruang luar biasa. Hebatnya, rumah adat ini masih bertahan turun temurun dan dihuni, tidak ditinggal pemiliknya. Luar biasa. Ada bbrpa rumah yg roboh dan terbengkalai tapi jumlahnya tidak sebanyak di daerah lain di seantero ranah minang.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dengan tinggi bukit mencapai 70-90 meter, sosok Silokek ini mengingatkan saya akan Yosemite Park di California, USA yg pernah saya kunjungi tahun 1996 lalu. Jika di Yosemite saya langsung buka baju dan nyebur melihat jernihnya air di musim panas waktu itu, keinginan yg sama tidak bisa terlaksana di Silokek, meski saya sdh siapkan celana renang. Tinggi nya frekuensi penambangam emas liar di hulu telah menguningkan air nya. Another problem.

Silokek memang indah, luarbiasa. Bisa dikatakan hidden paradise. Karena lokasi nya yg tidak di poros jalan lintas antar kota, ia memang tersembunyi selama ini dari peta wisata sumbar. Jadi tepat sekali jika panita SLA 2022 menjadikan Geopark Silokek ini menjadi salah satu itinerary acara tahun ini, agar dunia luar bisa mengenal lebih dekat.

https://www.instagram.com/reel/CecUx6rDNHd/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Setelah acara utama launching Kampung Madu Galo Galo dan ramah tamah dg peserta SLA 2022, sayapun harus segera kembali ke Padang karena harus kembali ke Jakarta pesawat paling pagi utk mengejar jadwal rapat pak Menteri kami 10.30.

Lagi lagi sudah tidak ada Garuda. Tidak ada pilihan lain, kecuali armada swasta nasional yg baru berumur setahun jagung. Belum sampai setahun sebenarnya.

Kembali berbekal doa dan keyakinan, kita bangun pagi lagi menuju bandara Ketaping. Kali ini pilihan paling pagi jatuh kepada armada Super Air Jet.

Surprise.. Surprise, pesawat on time dg proses boarding cukup profesional. Dan tepat jam 07.05 sesuai jadwal, pesawat pun bergerak menuju landasan. Seperti di Haneda, Changi atau Incheon rasanya. Bagi yang terbiasa tepat waktu dalam beraktivitas, kejadian ini spt dlm mimpi, sulit dipercaya. Pesawat SAJ inipun tampil dengan interior menarik dan sdh penuh sponsor sebagaimana foto di atas. Alhamdulillah.

Akhirnya, sayapun mendarat dg selamat di Cengkareng dengan waktu cukup menuju kantor, meski lalin sangat padat di hari Senin pagi.

Jika dicermati, penguasaan dan pengelolaan insfratruktur dan layanan bbrp penerbangan swasta nasional memang telah membaik. Meski pun rasa syukur dan senang naik armada penerbangan swasta nasional ini sangat berkesan, rasa sedih manyalinok, menyelinap tak bisa ditahankan.

Betapa flag carrier yg kita banggakan, dan kita bela ramai2 dgn harga tiket cukup mahal selama 15 tahun terakhir (khusus ASN/tni/polri), Garuda harus mundur teratur dalam pertempuran bisnis udara hanya karena salah urus di masa lalu dan kelindan nafsu KKN sehingga kewajiban hutang sdh sangat berat.

Mudah2an masih ada jalan keluar terbaik bagi Garuda yang kebetulan saat ini dipimpin oleh salah seorang teman baik saya yang sudah malang melintang di berbagai perusahaan kelas dunia di bidang telekomunikasi dan energi. Semoga kita tidak sampai mengucapkan wassalam garuda….!!!

Aamiin yra.

#kurenahuddaeddy #silokek #silokekgeopark

Pembiayaan Infrastruktur

*Pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di acara _Financial Closing_ Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan _Launching PPP Book 2017_ di Istana Negara, Jumat, 17 Februari 2017, pukul 10.00 WIB.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Saya sungguh sangat bahagia, dan mengucapkan terima kasih, karena kita semua dapat hadir pada acara “Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Proyek Waskita Toll Road dan Launching PPP Book 2017”

Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan dua alternatif pembiayaan infrastruktur, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Bapak Presiden sebelumnya telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.

Diawali pada tanggal 16 Februari 2015 dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden menyadari bahwa beberapa lembaga yang memiliki dana besar memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Kemudian dalam rapat terbatas tanggal 12 Agustus 2016 Presiden juga telah mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah. Dorongan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato pembukaan Indonesia Infrastructure Week pada tanggal 9 November 2016, dengan menyebutkan bahwa Bappenas diamanatkan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN. Semangat Presiden tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum. Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai 70 triliun rupiah, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun. Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.

Pilot project ini bukanlah satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh BAPPENAS.

Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif. Sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya, perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU sangat pesat. Hingga tahun 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya seperti PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan. Selain itu, proyek baru seperti Palapa Ring dapat dipercepat proses pelaksanaannya. Diluar ketiga proyek tersebut, masih ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan, yang mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan. Dari total 12 proyek tersebut, 4 proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai 29,95 triliun rupiah, 3 proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi 27,35 triliun rupiah, dan 5 proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi 44,38 triliun rupiah.

Pada tahun 2017 ini, dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur atau PPP Book. Daftar tersebut memuat 1 proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi 1,09 trilliun rupiah dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi 112,23 trilliun rupiah. Diharapkan daftar rencana proyek tersebut dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan dikerjasamakan dengan swasta.

Bappenas juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga serta Gubernur maupun Bupati/Walikota yang telah memberikan usulan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Untuk itu, secara khusus, kami memberi apresiasi kepada Walikota Bandar Lampung dengan usulan Sistem Penyediaan Air Minum, Gubernur Papua dengan proyek Gelanggang Olah Raga untuk PON 2020, Walikota Medan dengan proyek integrasi angkutan massal Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT), serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan proyek Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dapat kami laporkan bahwa untuk mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan KPBU, termasuk untuk mengawal pelaksanaan proyek-proyek KPBU yang tercantum dalam daftar rencana proyek infrastruktur Tahun 2017, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia. Diharapkan Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU tersebut, kami akan berupaya agar proses KPBU dapat lebih singkat namun tetap akuntabel.

Untuk tahap awal, Kantor Bersama KPBU akan mengawal pelaksanaan proses lima proyek KPBU yang mana proses penyusunan kajian awal Pra Studi Kelayakan (Outline Business Case/OBC) telah dibantu oleh kami pada tahun 2016 yang lalu. Kelima proyek tersebut adalah Pembangunan Integrated Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan, Pembangunan Gelanggang Olahraga Papua untuk PON 2020, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan Industri Peternakan di Nusa Kambangan, dan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.

PINA dan KPBU merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang perlu didorong dan didukung oleh semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. 

-SELESAI-

Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas

SMI dan “SMI” – Itulah Indonesia

Pemerintah akhirnya membentuk BUMN untuk membiayai infrastruktur karena memang pada prakteknya perbankan masih “pelit” dan “berbelit” mengucurkan kredit. Uniknya BUMN ini bernama PT. SArana Multi Infrastruktur yang disingkat menjadi SMI persis sama dengan inisial Menkeu saat ini, SMI. BUMN ini ternyata harus bertanggung jawab kpd Menkeu, bukan kepada Meneg BUMN. Apakah ini berpotensi melanggar UU 19/2003 ttg BUMN?

Selengkapnya