Making Empowerment a Reality Accessibility for All

Agenda hari ini dibuka dengan beberapa pembicara yang mewakili bbrp organisasi baik bilateral maupun organisasi International lainnya. Mereka pada intinya memberikan masukan dan update apa yang negara dan atau organisasi mereka telah kerjakan 1-2 tahun terakhir. Dari India tadi menyampaikan betapa mereka sudah harus mulai memikirkan dari sekarang tentang bagaimana memperlakukan dan memberikan kesempatan dan layanan kepada kaum disable/cacat. Wakil dari india menceritakan ia harus memikirkan ulang alur informasi dan metoda pelayanan publik agar bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

John Davies dari Intel menekankan peran Intel yang selama ini telah sumbangkan untuk masyarakat baik yang yang normal ataupun penyandang cacat.

Miss Rubio, seorang penyandang cacat mata/buta, meskipun pada awal presentasi mengalami masalah dgn sistem suara, memaparkan apa yang telah disumbangkan oleh teknologi dalm membantu kaum buta pada khususnya dalam memanfaatkan Internet untuk pengembangan diri mereka para penyandang cacat penglihatan.

 

Ms. Rubio menggambarkan dengan media video dan audio, bagaimana mengkombinasikan ICT dengan keperluan para penyandang cacat mata. Ia juga dapat memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia untuk proses pengajaran, sesuatu yang cukup menantang dan masih jauh bagi bangsa kita Indonesia.

Michele Woods dari WIPO mengangkat isu tentang Marrakech treaty dalam adopsi accesibility tanpa harus membutuhkan izin dan urusan birokrasi yang panjang.Dia menyampaikan “accessible book consorsium” agar semua sumbangan teknologi benar2 bisa diakses oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia.

James mempertanyakan apakah kita disini semua juga memahami apakah sebenarnya kebutuhan para disabilitas? apakah kita benar2 mengerti. Ia mempertanyakan hal2 dasar ini agar kita dia dan hadirin benar2 bisa menjawab kebutuhan para disabilitas dengan memaksimalkan teknologi.

Andrew Taussig (IICVLV) menggunakan istilah varying abilities sebagai pengganti disabilities untuk menceritakan betapa kelompok2 di India telah bekerja keras membantu, mengajar dan memberikan bimbingan bagi varying disabilities. He suddenly told people and raise question “Why we are sitting here in 2015 and let the same wheel chairs today is not too much different with we had decades ago?”

Lenin Moreno dari Uruguai menekan kembali kepedulian kita akan proses kehidupan dan perjuangan yang harus dijalani oleh penyandang diseabilities. Stuti menambahkan pemerintah harus menyiapkan policy framework yang mendorong administrators utk mengambil action plan utk disabilities. John menambahkan sekarang Intel sedang menyiap kan kit “Real Sense” untuk membantu kaum disabilitas.

Pada sesion kedua hari ini dilaksanakan High Level Policy Statements oleh berbagai wakil pemerintahan. Indonesia diwakili oleh Dirjen PPI, Prof. Kalamullah Ramli. Magdalena Gaj dari Polandia kembali menjadi moderator. Dari Guinea Mr. Oye Guilavogui menyampaikan keinginannya untuk menjembatani DD. Menarik ia menyampaikan telah membangun submarine cable pad june 2014. meningkatkan subscriber 70%. Keterbatasan dana, Guinea tetap ingin membantu menjembatani DD dengan bantuan dari UN dan organisasi internasional lainnya. Hadir juga dubes Belgia Bertrand de Crombuggghe “mengintervensi” acara hari ini katanya mewakili negaranya sebagai duta besar. 2015 adalah “ground breaking” years untuk komuniti internasional, khusus nya dibidang ICT bagaimana smartphones telah merevolusi akses kepada finansial resouces dalam pembangunan. Salah satu langkah penting adalah dengan menjamin aksesibilitas bagi semua. Thus, we should “mainstream” the digitalization for developing economy.

Dari Holy See (Vatican City State), Mr. Paul Tighe menegaskan  “technology is a gift from God”. teknologi tidak otomatis memperbaiki keadaan. Sangat filosopis Paul menyampaikan adalah equally important and morally critical to use the achievement in tech for human being dalam menjamin inclusiveness. Ia juga menekankan pentingnya dialog dalam penyelesaian permasalahan dari insecurity, terrorism etc.

Dari India,  Ram Narain, menekankan apa yang telah kita capai, apa yang kita miss dalam melayani komunikasi masyarakat. setelah menyampaikan bbrp statistik, ia menekankan pentingnya apa yang telah dilakukan oleh india, yaitu menghubungkan desa dengan optik. Ia telah menyampaikan banyak pencapaian India dalam membangun broadband untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga di India ia mementingkan untuk “installing trust” dalam membangun ICT di India.

Now the Profesor, from Indonesia. Indonesia terus melanjutkan effort dalam mencapai SDG melalui upaya upaya pembangunan broadband facility di seluruh Indonesia, baik dari pemerintah maupun swasta. Pak Muli menekankan juga salah satu upaya pelaksanaan e-procurement guna mendukung transparansi, dan bagian akhir pak Muli brilliantly also underlines the readiness of Indonesia to utilize e-commerce to boost the poor and SME economy..(sorry enakan nulis inggris neh).

Montenegro juga menyampaikan berbagai kemajuan yang telah mereka lakukan dalam memanfaatkan ICT untuk social development di negara mereka.

Dari Internet and Digital Ecosystem Alliance, Nick Asthon Hart menyampaikan betapa besarnya juga biaya untuk membangun telekomunikasi, di sisi lain kita juga harus memikirkan pembangunan manusia lainnya secar ekonomi dan sosial dalam mendukung SDG.

The WSIS 2015 is officially now opened.

Sepuluh tahun setelah dibuka di Tunisia, yang saya tidak ikuti, World Summit on Information Society kembali dibuka hari ini di gedung WIPO (World Intelectual Properti Organization) oleh sederetan pejabat terkait di organisasi internasional seperti ITU, Unesco, dan UN relevant organization juga berbagai CEO perusahaan ICT terkait dari berbagai penjuru dunia. SIngkat kata, WSIS 2015 kembali menjadi ajang internasional terbesar untuk membahas berbagai dampak dari ICT.

Setelah beberapa sambutan optimis dan ucapan terima kasih dari berbagai pihak, tampil Menteri ICT dan Digital Economy TUnisia H.E. Mr. Noaman Fehri. Dimulai ucapan terima kasih ia menyampaikan sambutan dan mengingatkan akan 17 goals dan 169 targets yang pernah dicanangkan di TUnis 10 tahun yang lalu. Tetapi dia juga mengingatkan digital gap yang mungkin saja menjadi semakin besar. Ia mengundang juga untuk datang ke Tunisia November 2015 yang akan datang. Pada bagian penutup juga ia mengingatkan hadirin akan anak2 kita yang sekarang bersekolah dan 10 tahun yang akan datang akan bekerja di lapangan kerja that is not exist yet, ya di lapangan kerja yang sekarang mungkin dalam proses penciptaan nya karena kemajuan ICT.

Juga hadir DR. John E. Davies, Vice PResiden World Ahead Program. John menyampaikan tentang programmnya yang mendorong partisipasi masyarakat, terutama di daerah rural, untuk memanfaatkan ICT untuk ekonomi dan lingkungan mereka seperti yang ada di Korala, India, juga di daerah2 terpencil di Mongolia dan Bangladesh. John juga mengingatkan kita semua yang hadir dalam ruangan untuk men”share” program apapun yang sedang kita kerjakan karena itu akan sangat berguna bagi masayarakat luas.

Dari civil society mendapat kehormatan Cyril Ritchie, President of Conference of Non-Governmental Organization (coNGO). Cyril mengingatkan peran dari NGO untuk terus secara berkesinambungan hand in hand dengan pemerintah maupun masyarakat dalam memajukan kesejahteraan manusia untuk masa depan. “I recall and echoe the public declaration…” dia menggaris bawahi.

Last but not least, dari pihak swasta, hadir Joseph Alhadeff dari Internationa Chamber of COmmerce Commisssion on the Digital Economy (ICC). Ia menekankan kepada peran ICC dalam merealisasikan  people-centered economy. Ia  menekanan juga akan peran IGF dimasa datang. Ia menekankan juga akan iklim investasi yang baik utk investasi dan juga regional development.

Acara pembukaan kemudian diserahkan  oleh Houlin Zhao, Secretary General ITU. Ia lalu mempersilakan si wanita molek dari Poland, Ms Magdalena Gaj, Presiden Office for Electronic Communication yang mengatakan technology tidaklah berarti jika tidak diarahkan untuk memberikan solusi dari berbagai masalah komplek dalam dunia kita sekarang ini. Sepuluh tahun terakhir, jumlah pengguna internet telah menjadi 3 kali lipat. Ia menegaskan, pelayanan telekomunikasi adalah pelayanan dasar, bukan lah barang mewah!! (jadi ingat teman Kemkeu yang masih ngotot mau memberikan PPNBM..). Magdalena mempertanyakan bagaimanakah bentuk masyarakat masa depan? “MobileSociety!”, karena itu kita harus mengantisipasinya dari sekarang. Ia menegaskan pula perlunya kolaborasi antara Unesco, Untad dan UNDP untuk memperhatikan kurikulum dan berbagai variabel yang harus diantisipasi proses pengembangannya. Karena semua itu sangat vital that WSIS target and objectives bisa dicapai.

Dalam beberapa pembicara kunci (key note) juga tampil berbagai pemibcara dari berbagai organisasi.  UPU menekankan financial inclusion and unbanked. Ia memberikan strategi bagaimana pos dapat memberikan akses kepada lapisan masyarakat tsb yang dikombinasikan dengan solusi ICT. Semoga postal services di Indonesia juga semakin maju.

Juga hadir Ms Elia Amstrong dari Department of Economics and Social Affairs (UNDESA). Elia mengignatkan resolusi ttg kemungkinan akan tantangan yang tidak mudah yang dapat ditimbulkan oleh kemajuan ICT, termasuk digital gap, masih.

Tidak ketinggalan dari UN Office on Drugs and Crime (UNODC). Ms Loide Lungameni, she underlined taht ICT progress cannot be understated juga ia menegaskan bahwa 80% cybercrime are linked to ordinary crime. Scarry huuhhh.

To be continued…

_________

PENATAAN KEMENTERIAN Pengisian Pejabat Bisa Lebih Cepat

Transisi memang tidak pernah mudah. Lebih-lebih untuk negara berkembang, termasuk Indonesia dimana sistem memang belum terdefinisi dan terimplementasi dengan baik. Tantangan besarnya adalah bagaimana mempercepat pengisian lowongan tanpa banyak pertimbangan diluar pertimbangan teknis dan kemampuan. Nampaknya pertimbangan eksternal kembali menyandera berbagai pimpinan K/L sehingga berdampak lambatnya proses pengisian jabatan. Jelas sekali lambatnya pejabat ditunjuk secara resmi (official) sangat berdampak pula kepada penyerapan anggaran pemerintah yang berfungsi utama antara lain sebagai “government spending” yang menstimulus pertumbuhan ekonomi karena output (GDP) adalah fungsi dari berbagai variabel, salah satunya adalah G (government spending). Terlambatnya pengisian pejabat tentu saja akan berdampak buruk juga untuk internal institusi. Semoga cepat terpecahkan dan derap pembangunan ekonomi bisa memberikan banyak manfaat untuk semua pelaku usaha dan masyarakat. 

——–

13 Mei 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pengisian posisi lowong jabatan pimpinan yang masih terjadi di sejumlah kementerian, terutama yang mengalami perubahan nomenklatur, seharusnya bisa lebih cepat dilakukan tanpa harus mengabaikan sistem merit. Langkah ini perlu ditempuh agar semua program kementerian dapat segera dijalankan,

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mengatakan, untuk posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau pejabat eselon I, percepatan bisa dilakukan dengan mengintensifkan sidang tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Sementara pengisian JPT pratama atau pejabat eselon II serta pejabat eselon III dan IV, percepatan bisa dilakukan dengan melaksanakan seleksi secara paralel. “Tak perlu menunggu pejabat eselon I terisi, baru kemudian eselon II dan seterusnya,” katanya, Selasa (12/5).

Pantauan Kompas, panitia seleksi (pansel) di sejumlah kementerian telah menyeleksi dan menyerahkan tiga calon dengan nilai terbaik untuk mengisi posisi satu JPT madya. Namun, penetapan calon terpilih harus menunggu TPA bersidang dan ini sangat bergantung pada tersedianya waktu Presiden.

Hal ini antara lain terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada minggu ketiga April, pansel sudah menyerahkan 42 calon untuk mengisi 14 posisi JPT madya di kementerian itu. Namun, hingga saat ini, sidang TPA untuk menetapkan calon terpilih belum juga digelar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara juga menyampaikan, hasil pansel jabatan untuk sembilan eselon I di kementerian itu sudah diserahkan kepada Presiden.

Hadi Daryanto yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sebelum kementerian itu dilebur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menambahkan, dari 13 posisi JPT madya, pansel telah menyelesaikan seleksi terbuka untuk delapan posisi sejak akhir April. Namun, pelantikan masih harus menanti keputusan sidang TPA.

Selain itu, di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengisian pejabat dilakukan secara bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, setelah eselon I terisi, kini berproses untuk pengisian eselon II, selanjutnya eselon III, dan terakhir eselon IV. Diperkirakan seluruhnya tuntas bulan Juni.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengatakan, saat ini sidang TPA digelar dua sampai tiga kali setiap bulan. Keputusan TPA di setiap sidang bisa untuk 8-22 posisi.

Menurut Irham, proses seleksi sulit lebih dipercepat. “Ini memilih pemimpin di pemerintahan untuk waktu yang lama. Jadi tidak bisa asal-asalan. Jika dipaksakan untuk lebih dipercepat, bisa jadi pejabat yang terpilih bukanlah pegawai yang terbaik di bidangnya,” ujarnya.

Irham menuturkan, proses seleksi saat ini sudah jauh lebih cepat setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga keluar. Seperti diketahui, Inpres membolehkan pengisian JPT selama 10 hari. Sebelumnya, proses pengisian JPT bisa memakan waktu hingga 10 minggu jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kesulitan

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan, dirinya memahami kesulitan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menata kementerian. Dia bahkan menilai pemerintahan Jokowi-Kalla terbentuk dalam waktu yang tidak tepat. Pasalnya, di masa pemerintahan ini, UU No 5/214 harus diberlakukan. Masalah makin sulit karena adanya perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian.

Akibatnya, banyak pejabat eselon I dan II yang berstatus pelaksana tugas. Padahal, pejabat eselon I dan II merupakan kuasa pengguna anggaran. Anggaran tak bisa cair tanpa ada persetujuan dari pejabat eselon I dan II. Sementara, pejabat berstatus pelaksana tugas tak berwenang menandatangani usulan pencairan anggaran. Ini yang mengakibatkan APBN tidak jalan-jalan. “Kondisi ini turut berkontribusi pada pelambatan ekonomi yang kini terjadi,” kata Lukman.

Menurut Lukman, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat pertumbuhan ekonomi melemah, Presiden selalu memerintahkan mencairkan APBN. Langkah ini diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pengisian jabatan eselon I dan II, menurut Lukman, kini jadi solusi untuk mempercepat pencairan anggaran di APBN. Jika percepatan itu tak mungkin lagi dilakukan, pemerintah diharapkan membuat payung hukum agar pelaksana tugas eselon I dan II mendapat wewenang mencairkan anggaran. Payung hukum bisa berupa peraturan menteri sampai keputusan presiden.

Belajar dari masalah yang kini terjadi, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Anwar Sanusi berharap, ke depan, calon presiden/wakil presiden sudah memikirkan arsitektur kementerian berikut struktur organisasinya sebelum mereka dipilih. Dengan demikian, setelah dilantik, pemerintahan bisa langsung berjalan, tidak butuh waktu lama untuk menata organisasi.

(NTA/MED/APA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/05/13/Pengisian-Pejabat-Bisa-Lebih-Cepat 

Aparat Birokrasi Belum Siap. Presiden: Regulasi Kepegawaian Terlalu Rumit

Sudah untuk kedua kalinya tahun ini Kompas mengangkat isu seputar kesiapan birokrasi menjalankan program2 besar Presiden Jokowi. Nampaknya memang ada masalah mendasar yang harus diselesaikan dan membutuhkan percepatan nyata guna mengamankan perekonomian nasional, khususnya kepentingan domestik dan rakyat banyak.

Kita doakan semoga ada jalan keluar.

—————

12 Mei 2015

JAKARTA, KOMPAS — Aparat birokrasi di sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur belum sepenuhnya siap menjalankan program pemerintah. Pasalnya, meski sebagian anggaran sudah cair, masih banyak jabatan pimpinan di kementerian itu yang lowong dan belum tuntasnya distribusi pegawai.

KOMPAS/A PONCO ANGGOROSituasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Senin (11/5). Enam bulan sejak kementerian berdiri, sarana dan prasarana pendukung masih terbatas, jumlah pegawai juga masih minim, sehingga kementerian belum bisa bekerja maksimal.

Jika tidak segera diatasi, kondisi itu dapat mengancam pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan.

”Regulasi kepegawaian di pemerintahan kita terlalu rumit. Oleh sebab itu, ke depan, kita akan sederhanakan,” kata Presiden Joko Widodo di Papua, Senin (11/5), saat ditanya tentang masalah ini.

Kerumitan ini disebabkan penataan kelembagaan harus mengikuti regulasi kepegawaian. Sebagai contoh, untuk pengisian jabatan eselon I dan II harus melalui seleksi terbuka, sementara untuk eselon III dan IV lewat seleksi internal.

Kondisi tersebut, kata Presiden, membuat penyerapan anggaran yang seharusnya sudah dilakukan bulan April baru bisa dicairkan pada Mei atau Juni 2015. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Anwar Sanusi mengatakan, pejabat eselon I dan eselon II berperan penting dalam pencairan anggaran proyek atau program. Hal itu disebabkan mereka berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), yaitu untuk eselon I dan II, sudah lebih cepat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada kementerian/lembaga.

Dengan inpres yang ditandatangani pada 25 Februari 2015 tersebut, seleksi terbuka untuk pengisian JPT dapat dilakukan dalam waktu sepuluh hari.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 13 Tahun 2014, pengisian JPT membutuhkan waktu sekitar 10 minggu. Aturan di Permen PAN dan RB ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ”Kami perkirakan posisi JPT ini sudah terisi semua sebelum akhir Mei,” kata Irham.

Untuk pengisian pejabat eselon III dan IV, menurut Irham, tergantung setiap kementerian. Ini karena keputusan pejabat yang dilantik ada di tangan menteri.

Selain banyaknya jabatan pimpinan yang masih lowong, distribusi pegawai ke kementerian baru dan unit organisasi baru yang dibentuk setelah penataan organisasi di 11 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur juga belum tuntas.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN dan RB Setiawan Wangsaatmaja memperkirakan, proses distribusi pegawai membutuhkan waktu enam bulan. Ini karena kapabilitas pegawai yang dipindah ke tempat kerja baru setidaknya harus sama dengan tugas pokok dan fungsi tempat kerja baru itu.

Anwar Sanusi menambahkan, persoalan lain yang harus diatasi adalah mengonsolidasikan pegawai yang berasal dari beragam kementerian ke kementerian yang baru dibentuk. Pegawai butuh waktu untuk menyesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan visi kementerian baru selain menyesuaikan kultur kerja di kementerian baru. ”Ini pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Program strategis

Sejumlah pegawai menuturkan, masih kosongnya posisi pejabat eselon I dan II di lingkungan kerja mereka tak hanya menyebabkan anggaran belum bisa digunakan, tetapi juga menghambat penyusunan program kementerian. Pasalnya, jika sudah disusun, tidak tertutup kemungkinan program itu berbeda dengan kebijakan pimpinan sehingga harus diubah. Lagi pula, hanya pimpinan definitif yang bisa mengeluarkan kebijakan strategis di setiap unit organisasi.

”Biasanya setiap April kami sudah turun ke lapangan, melaksanakan rencana kerja kementerian. Sekarang, meskipun anggaran sudah cair, kami tetap belum bisa banyak bergerak karena pimpinannya belum ada,” kata salah satu pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan, pemilihan pejabat eselon I di kementeriannya oleh panitia seleksi yang dipimpin mantan Menteri LH Sarwono Kusumaatmadja telah selesai sejak akhir April 2015. ”Sekarang sedang dikumpulkan info tambahan dan akan segera naik ke Presiden,” katanya.

Adapun pengisian pejabat eselon II di Kementerian LHK dalam tahap penilaian untuk kemudian diseleksi panitia seleksi (pansel).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara mengatakan, hasil pansel jabatan untuk eselon I sudah diserahkan kepada Presiden. Sementara di tingkat eselon II, panitia seleksi telah menyerahkan hasilnya kepada Menteri Pariwisata.

Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, pengisian posisi 14 pejabat eselon I sedang menanti proses di tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden. Sementara itu, 54 pejabat eselon II menurut rencana dilantik hari ini.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Muhammad Nurdin mengatakan, pengisian JPT di kementeriannya dilakukan dengan cepat karena anggaran mulai cair. ”Setidaknya sebelum akhir Mei, semua posisi itu sudah terisi,” katanya.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan, proses pemilihan pejabat untuk eselon II dan III diupayakan selesai bulan ini. Pejabat eselon I telah dilantik awal Mei lalu. ”Sesuai ketentuan, calon untuk eselon II dapat dari internal Kementerian PUPR, tapi tetap lewat pansel,” katanya.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja Suhartono menuturkan, proses seleksi di kementeriannya diharapkan dapat segera dilakukan agar program-program yang membutuhkan keberadaan penanggung jawab kegiatan dapat segera berjalan.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kemnaker di tahun 2015 sebesar Rp 4,2 triliun. Akibat proses pengisian jabatan belum rampung, penyerapan anggaran hingga saat ini masih kurang dari 10 persen dari total DIPA tersebut.

Suhartono mengatakan, program yang sudah dapat dijalankan adalah untuk kegiatan operasional, misalnya kegiatan terkait pemeliharaan gedung. ”Sementara yang tertunda antara lain program teknis pelatihan, pengisian kelengkapan balai latihan kerja, dan program pengembangan kewirausahaan,” ujarnya.

Menurut Suhartono, saat ini tengah dicari kemungkinan percepatan dengan menunjuk KPA pada program-program teknis yang mendesak segera dikerjakan jika proses pengisian jabatan tersebut berlangsung terlalu lama. ”Kami masih mencari kemungkinan untuk menunjuk penanggung jawab kegiatan sebelum ada pelantikan,” ujarnya.

Pegawai

Selain pengisian jabatan, masalah juga terjadi dalam pengisian pegawai. Hal ini terutama terjadi di kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dari kebutuhan 200 pegawai, kini kementerian itu baru memiliki 42 pegawai.

Sekretaris Kemenko Kemaritiman Asep Muhammad menuturkan, kementeriannya kesulitan mengajak pegawai dari instansi pemerintah lain untuk pindah ke kementeriannya. Ini karena belum adanya tunjangan kinerja bagi pegawai di kementerian baru. ”Kondisi ini membuat kami belum bisa berjalan maksimal,” kata Asep.(NAD/MED/CAS/ONG/ICH/DNE/ARN/HAR/APA)

Sumber: http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150512kompas/#/1/

Korupsi ESDM, Paspampres hingga 83 Wartawan Kecipratan Duit

Semoga “my brother” tabah dan diberi kekuatan, kesalahan memang tidak bisa dipungkiri, tetapi kebaikan untuk sesama juga tidak layak dilupakan begitu saja.

Mantan Sekjen ESDM Waryono Karyo berada di ruang tunggu KPK, Jakarta, Senin 17 November 2014. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta – Waryono Karyo, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, didakwa merugikan negara hingga Rp 11,124 miliar. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan, selaku kuasa pengguna anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi, Waryono bersama-sama pegawai Kementerian Energi lainnya, Sri Utami, sekitar Desember 2011 hingga Desember 2012 melakukan tindak pidana korupsi.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melawan hukum,” ujar Fitroh saat membacakan surat dakwaan Waryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 7 Mei 2015.

Duit Waryono mengalir ke berbagai pihak, mulai dari pasukan pengamanan presiden sebesar Rp 25 juta. Staf khusus presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparringa, juga mendapat jatah Rp 185 juta. Sedangkan wartawan menerima Rp 53,950 juta. Waryono memerintahkan Sri Utami untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tentang kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral bahan bakar minyak bersubsidi.

Setelah anggaran tersebut cair, Waryono mengalokasikan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya diberikan kepada pegawai Kementerian Energi, Eko Sudarmawan, sebesar Rp 2,964 miliar. Eko menggunakan duit itu untuk kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi yang tidak dibiayai APBN. Berikut ini daftar mereka yang menerima duit panas Waryono.
1. LSM Hikmat Rp 150 juta
2. PMII Rp 70 juta
3. GP Anshor Rp 50 juta
4. Aliansi BEM Jawa Barat Rp 15 juta
5. LSM Laksi Rp 25 juta
6. Daniel Sparingga, staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rp 185 juta (Baca:Daniel Ingin Buka-bukaan soal Korupsi ESDM)
7. HMI Rp 10 juta
8. Biaya makan malam Sekjen KESDM Rp 35 juta
9. Uang ketupat Lebaran melalui Sri Utami dan Vanda Rp 247 juta
10. Paspampres melalui Sri Utami Rp 25 juta
11. Tata usaha pimpinan Rp 88,15 juta
12. Haris Darmawan Rp 3 juta
13. THR Nuraini dan Jendra Rp 5 juta
14. Paper bag acara buka bersama Rp 1,5 juta
15. Diberikan kepada 83 wartawan @Rp 650 ribu, total Rp 53,95 juta
16. Diberikan kepada Riky untuk biaya organ tunggal Rp 7,5 juta
17. THR untuk Silva Rp 5 juta
18. Office boy Rp 7,5 juta
19. Tujuh kepala biro Rp 105 juta
20. Operasional Setjen Rp 159,350 juta
21. Ibnu Rp 1,5 juta
22. Partisipasi Porseni Rp 15 juta
23. Makan siang dengan Badan Pemeriksa Keuangan Rp 13,7 juta
24. Biaya pairing mini tournament golf Rp 120 juta
25. Entertain Biro Keuangan Rp 2,5 juta
26. Entertain auditor inspektorat jenderal Rp 20 juta
27. Uang muka perjalanan kepala pusat ke Belanda Rp 40 juta
28. Uang perpanjangan STNK Rp 5 juta

Bekas staf khusus bidang komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparingga, membantah menerima duit Rp 185 juta dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kepentingan pribadi. Menurut dia, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno sebagai terdakwa, tak pernah ada duit yang masuk ke kantongnya. “Bahkan tidak ada yang bersifat pribadi dan tidak ada pula kepentingan pribadi dalam urusan itu,” kata Daniel kepada Tempo, Kamis, 7 Mei 2015

LINDA TRIANITA

Sumber http://www.tempo.co/read/news/2015/05/07/063664348/Korupsi-ESDM-Paspampres-hingga-83-Wartawan-Kecipratan-Duit

Memilih Berbagi, Melepas Gaji

SRI REJEKI

Cetak | 3 Mei 2015

Sekelompok orang ini memilih keluar dari zona nyaman. Mereka ikhlas melepas peluang gaji besar dengan segala fasilitas demi membantu kaum muda yang ingin berwirausaha. Bantuan itu dibutuhkan agar laju para wirausaha muda lebih cepat dan dapat menghindari kesalahan.

KOMPAS/RIZA FATHONIYansen Kamto memberikan support berupa masukan dan saran bagi anak muda yang ingin berbisnis.

Yansen Kamto (34) dikerumuni anak-anak muda yang antusias melontarkan pertanyaan seusai menjadi pembicara pada acara Creativepreneur Corner di Jakarta beberapa waktu lalu. Pada acara yang menampilkan sejumlah tokoh terkemuka itu, ia tampil satu sesi bersama Dian Sastrowardoyo, Vidi Aldiano, dan Andre Surya.

Yansen sejak tiga tahun lalu menggelar inkubator gratis bagi anak muda yang ingin berbisnis. Dalam program Startsurabaya yang digagasnya, ia bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang memberi akses jaringan, radio swasta yang memberi spot iklan gratis, dan perusahaan pengembang yang meminjamkan kantor. Peserta yang lolos seleksi mendapat tiga bulan mentoring, berkantor gratis, dan kesempatan mendapat investor.

”Yang paling penting mereka bertemu peserta lain dari beragam latar belakang untuk berkolaborasi. Inovasi lahir dari kolaborasi. Misalkan, ada tiga orang, satu orang bisa nyanyi, lainnya bisa main musik dan bikin video. Jadi deh acara di Youtube,” kata Yansen yang bergerak lewat PT Kibar Kreasi Indonesia.

Program inkubator serupa ia gelar di Universitas Gadjah Mada. Yansen juga mengajar mata kuliah Technology Based Business di Institut Teknologi Bandung yang mendorong mahasiswa terjun ke dunia usaha. Ia ingin menciptakan ekosistem bagi para wirausaha muda. ”Saya meyakini,enterpreneurs are not naturally born. They are made, mereka dibentuk dan diciptakan,” katanya.

Dari hampir 300 orang yang mengikuti tiga program ini, ada 20-25 persen yang gugur di tengah jalan. Program inkubator tidak mengikat. Hanya saja menekankan, peserta ”membalas jasa” lewat sumbangsih kepada masyarakat. Setidaknya, membantu anak muda lain yang juga ingin berbisnis. Prinsipnya, wirausaha menelurkan wirausaha baru.

”Kami mau bantu mereka karena mereka mau bantu orang. Ada peserta yang punya ide bikin aplikasi untuk membantu anak disleksia, ada juga yang membuat aplikasi menghubungkan donor darah, PMI, dan rumah sakit. Jadi, kami mendorong ide bisnis itu lahir dari keinginan menjadi solusi sebuah masalah. Bisnis seperti itu pasti bertahan lama,” kata Yansen.

Keluar zona nyaman

Yansen yang pernah kuliah di Malaysia dan Australia pernah menjadi profesional di perusahaan periklanan. Ia pernah membantu orang membangun bisnis. Ia juga pernah merintis bisnis, pernah pula bangkrut karena ditipu orang. ”Saya pernah di berbagai posisi. Pengalaman ini ingin saya bagi. Saya meninggalkan pekerjaan yang bisa memberi saya gaji Rp 100 juta per bulan karena dengan seperti ini saya merasa bahagia dan merasa punya arti,” ujar Yansen.

Budi Satria Isman (53) juga lebih memilih melahirkan wirausaha muda lewat gerakan yang ia inisiasi, yakni One in 20 Movement. Ia menargetkan pada tahun 2020 tercipta satu juta wirausaha. Budi berusaha merangkul semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, institusi pendidikan, institusi keuangan, media, masyarakat, dan swasta.

KOMPAS/SRI REJEKI

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Budi pernah memegang posisi kunci di sejumlah perusahaan besar, antara lain Direktur Utama PT Sari Husada, Tbk dan Direktur Grup Area Regional Coca-Cola Indonesia. Ia memutuskan pensiun sebagai profesional di usia 45 tahun. Masih banyak yang menawarinya sebagai presiden direktur dengan gaji Rp 500 juta per bulan. Namun, Budi lebih memilih untuk berbagi.

Kini, waktunya sebagian besar dicurahkan untuk Yayasan ProIndonesia yang didirikan tahun 2010 dengan kegiatan, antara lain mengembangkan wirausaha muda. Sisanya, ia menjadi pelatih bagi para direksi atau penasihat di berbagai perusahaan asing.

Budi merogoh kocek pribadi Rp 5 miliar-Rp 6 miliar per tahun untuk mendanai kegiatan pembinaan kewirausahaan. Ia membentuk komunitas Smartpreneur pada 2013, yang menelurkan gerakan One in 20 Movement. Pada 2014, ia menyelenggarakan kompetisi rencana bisnis di delapan kota yang diikuti 1.000 peserta.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOE-Fishery, alat pemberi pakan ikan otomatis, dalam tahap pemrograman di Dago, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/4). Alat berupa tabung yang dikembangkan oleh Gibran Huzaifah ini membantu peternak ikan dalam menjadwal pemberian pakan.

Mereka dibina dua bulan oleh para pelatih bisnis yang lebih dulu disiapkan. Ada delapan pertemuan yang membahas mulai dari strategi menciptakan produk, merek, pemasaran, mengelola, hingga meningkatkan bisnis. Rencana bisnis setiap peserta lantas dinilai dan mengerucut pada 40 orang. Awal April lalu, dewan juri yang terdiri dari para praktisi dan direktur perusahaan besar memilih pemenang dari lima kategori, yakni makanan dan minuman, fashion, teknologi informasi dan kreatif, jasa, serta mahasiswa. Lima pemenang dijanjikan mendapat dana investasi total Rp 2 miliar.

”Tahun ini akan kami perluas ke 20 kota dan tahun 2020 menjadi 93 kota,” kata Budi yang menamatkan S-1 dan S-2 di Amerika Serikat.

Untuk ekosistem wirausaha di dunia maya, Budi menyiapkan infrastruktur berupa situs www.onein20.com yang terhubung dengan berbagai media sosial. Situs ini mewadahi berbagai pihak, seperti investor, perusahaan, dan wirausaha, selain juga menyediakan pusat belajar dan pasar untuk mempertemukan produsen dan konsumen.

Pola pikir

Menurut Budi dan Yansen, lingkungan dan pola pikir menjadi salah satu kendala terberat dalam upaya mencetak wirausaha. Di kota-kota utama, dorongan menjadi wirausaha di kalangan anak muda mulai tampak. Namun, tidak begitu di kota-kota kedua dan kabupaten. Sembilan puluh persen masih mendamba menjadi pegawai negeri sipil atau karyawan.

”Anaknya baru mulai wirausaha. Sampai di rumah ditanya, kamu dapat uang berapa, Nak? Jadi patah semangat,” kata Budi yang mendirikan PT Mikro Investindo Utama untuk pemberdayaan UMKM.

Jumlah unit usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada, sisanya usaha besar. Demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja UKM yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Meski kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional baru 57 persen, sektor ini memberi kesempatan lebih besar pada pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah wirausaha di Indonesia saat ini baru 1,65 persen dari jumlah penduduk. Jauh di bawah Malaysia yang mencapai 5 persen dan Singapura 7 persen. Sosiolog David McClelland menyebutkan, suatu negara akan maju dan sejahtera bila minimal dua persen penduduknya menjadi wirausaha.

Diana Anggriani (29) yang membuat usaha berupa kosmetik dengan label envyMe menuturkan, mentoring diperlukan karena mentor lebih dulu sukses sehingga mereka punya jalur cepat berdasarkan pengalaman. Selain mentoring, mengikuti komunitas yang sesuai juga mendukung pengembangan bisnis. ”Kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Jika kita butuh 10 tahun untuk sukses, dengan mentoring kita bisa percepat jadi tiga tahun, misalnya,” kata Diana yang keluar sebagai salah satu pemenang One in 20 Movement.

Indah Purwanti (28) juga merasakan pahit getir berbisnis karena belajar secara otodidak. Bisnis pertamanya, yaitu berjualan baju secara daring, bangkrut. Barang menumpuk lalu habis dipakai sendiri. Ia kemudian menjadi penjual (reseller) mutiara dari sebuah toko. Mutiara adalah produk unggulan di kampung halamannya, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari situ, Indah mencoba membuat sendiri produk berupa gelang, cincin, bros, anting-anting, hiasan rambut, tas, hingga sepatu berhias mutiara yang mendapat respons positif pasar.

Saking identiknya dengan mutiara, ia lebih dikenal sebagai Indah Mutiara Lombok yang kemudian dijadikan label. Apa yang dilakukan Indah sederhana saja. Ia memberi nilai tambah dan sentuhan baru yang selama ini belum pernah muncul. Mutiara yang selama ini hanya diikat dengan cangkang logam, oleh Indah, dipadukan dengan bahan lain, seperti pita, brokat, payet, dan batu alam. Salah satu produk terlarisnya adalah ikat pinggang yang juga bisa difungsikan sebagai kalung seharga Rp 400.000 per buah. ”Harga jualnya bisa lebih tinggi ketimbang mutiara hanya dipasang dengan casting logam,” kata Indah yang pernah mendapat pelatihan bisnis saat mengikuti program Wirausaha Muda Mandiri.

Memulai usaha pada 2011, omzet usahanya kini mencapai Rp 5 miliar per tahun. Selain dipasarkan secara daring, Indah juga telah mampu membuka galeri di Mataram, NTB, dan Surabaya, Jawa Timur. Produknya juga dikirimkan secara berkala ke toko perhiasan di Lebanon, Belanda, Thailand, Singapura, dan Jepang. Penjualan terbesarnya melalui ratusan reseller, yakni ibu-ibu rumah tangga yang bermodal foto-foto produk Indah yang dipasang sebagai foto profil di media sosial.

”Kalau sejak awal mendapat mentoring, mungkin usaha saya bisa berkembang lebih cepat,” kata Indah.

Berbagi memang indah.

Sumber: http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150503kompas/#/25/

Penetrasi Internet Indonesia.