Sejarah Mesjid Salman

“Siapa itu sahabat yang menggali parit pada saat Perang Khandaq?” tanya Presiden Soekarno sambil menoleh pada orang disampingnya, Saifuddin Zuhri, Menteri Agama RI. Pertanyaan itu refleks terlontar dari mulutnya. Sang Menteri yang juga pimpinan NU dengan sigap menjawab,”Salman.” Jawabannya bersambut sang Presiden, ”Nah itu, Masjid ini saya namakan Salman!”

Ada rasa haru di sana, di antara wajah-wajah Prof. TM Soelaiman, Achmad Noeman, Achmad Sadali, dan Ajat Sudrajat yang datang jauh-jauh dari Bandung. Ahad pagi itu, kalender menunjukkan tahun 1963. Dalam ruang istana, usai santap pagi seakan semua bermula. Ketika Masjid di hadapan kampus ITB menjadi lakon. Lakon yang kini berkisah tentang dirinya.
Terdapat masa ketika seorang laki-laki yang minta izin untuk Jumatan di tengah perkuliahan dianggap ganjil. Terdapat masa ketika seorang laki-laki bersarung malah dibilang “Wah arab, nih.” Ada masanya celotehan “Eh kamu mau salat, titip salam ke Tuhan ya!” menjadi sesuatu yang lumrah.
Masa-masa itu dialami betul oleh mahasiswa-mahasiswa muslim Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 60-an. Budaya barat begitu kental di kalangan mahasiswanya. Aula Barat cukup sering dipakai oleh kegiatan berdansa-dansi. Bahkan, mahasiswa-mahasiswa muslim ITB yang masih “minat” untuk Salat Jumat pun harus bersusah payah berjalan kaki dari ITB untuk salat di Masjid Cihampelas.
Rektor ITB pada saat itu, Prof. Ir. O. Kosasih pun pada awalnya menolak rencana dibangunnya masjid di sekitar kompleks ITB. Alasannya: “Kalau orang Islam minta masjid, nanti orang komunis juga minta Lapangan Merah di ITB.”
Namun kepanitiaan yang terdiri dari Prof T.M. Soelaiman, Achmad Sadali, Imaduddin Abdulrachim, Mahmud Junus, dan lain-lain tidak lantas pasang sikap menyerah. Mereka menggalang dukungan kepada siapapun yang mereka anggap kompeten. Buah usaha mereka pun terwujud.
Seorang dosen Planologi beragama Kristen, Drs. Woworuntu pun menyatakan dukungannya. Bahkan Prof. Roemond, seorang Belanda yang menjadi ketua Jurusan Arsitektur pun mendukung.

Akhirnya setelah melobi kesana-kemari, presiden saat itu, Ir. Soekarno memberikan restu akan dibentuknya Masjid Salman ITB. Rektor ITB pun terdorong pula untuk mengizinkan. Walhasil, tepat pada 5 Mei 1972, Masjid Salman ITB untuk pertama kalinya dapat dipakai untuk Salat Jumat.

Sejarah
Berikut kronologi perjalanan Masjid Salman ITB dari masa ke masa:
    19 April 1960
Panitia Masjid ITB dibentuk. Diketuai oleh Hasan Babsel Soetanegara.
    27 Mei 1960
Shalat Jumat perdana di Aula Barat ITB. Bahkan ini mungkin shalat Jumat pertama di Indonesia yang dilakukan di lingkungan kampus. Khatib: Moh. Hamron.
    Tahun 1961
Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang pertama di kampus ITB. Disembelih 11 ekor kambing kurban pada Idul Adha saat itu.
    13 Oktober 1962
Dimulainya perkuliahan agama di ITB. Dibuka oleh Prof. T. M. Soelaiman.
    28 Maret 1963
Dengan persetujuan Presiden ITB, Jajasan Pembina Masdjid (JPM) ITB disahkan oleh akta notaris Komar Andasasmita nomor 83. Ketua yayasan Prof. T.M. Soelaiman. Modal awal 10 ribu rupiah.
    23 April 1964
Mentri/Panglima AL Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata dan Mentri Veteran Brigjen Sarbini shalat Idul Adha di kampus ITB.
    24 April 1964
Kasab Jendral A.H. Nasution berkunjung ke ITB atas undangan Dewan Mahasiswa (DM) ITB. Pak Nas ikut shalat Jumat di Aula Barat ITB. Malamnya sebelum ceramah Pak Nas, mahasiswa membacakan ikrar untuk membangun masjid di ITB. Pak Nas memberi dukungannya.
    4 Mei 1964
Emma Poerdiradja, anggota Dewan Penyantun ITB, mendukung pembangunan masjid ITB.
    25 Mei 1964
Walikota Bandung, Priatna Kusumah, bersedia menjadi penasehat JPM ITB.
    Kamis, 28 Mei 1964, jam 07.30
Delegasi JPM ITB yang dipimpin Prof. T.M. Soelaiman beserta Ahmad Sadali dan Ahmad Noe’man, bertemu Bung Karno di istana. Bung Karno menandatangani rancangan gambar masjid yang dibuat oleh Ahmad Noe’man dan memberi nama Salman.
    Jumat, 29 Mei 1964
Nama Salman diumumkan pada jamaah shalat Jumat.
    30 Mei 1964
Bung Karno mengirim surat dengan kop kepresidenan yang menyatakan bersedia menjadi pelindung dan memberi nama Salman.
    5 Juni 1964
Rektor ITB, Prof. Ukar Bratakusuma mengirim surat kepada Walikota Bandung tentang ijin pemakaian tanah di Jl.Ganesha untuk Masjid Salman.
    18 Juni 1964
Kepala Cabang Kejaksaan Tinggi Bandung Prijatna Abdurrasjid, SH bersedia menjadi penasehat JPM ITB.
    24 Juni 1964
Kepala Polisi Komisariat Djawa Barat bersedia menjadi penasehat JPM ITB.
    8 Juli 1964
Pembantu Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Soemantri bersedia menjadi penasehat JPM ITB.
    29 Juli 1964
Penilikan Pembangunan dan Rumah Kotapradja Bandung mengeluarkan surat izin pendirian masjid di Jl. Ganesha.
    Akhir tahun 1964
Mushalla Salman yang dibangun Dewan Mahasiswa ITB selesai.
    27 Januari 1965
Keputusan Rektor ITB Prof. Ukar Bratakusuma bahwa JPM ITB satu-satunya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid ITB.
    6 – 13 Maret 1965
Diselenggarakan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung. JPM ITB mengundang para delegasi untuk shalat Jumat di Aula Barat ITB. Khutbah disampaikan dalam bahasa Inggris oleh Prof. T. M. Soelaiman.
    15 Juni 1965
Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan susunan pengurus baru JPM ITB disahkan oleh notaris Komar Andasasmita. Dan ini berlaku surut sejak 1 Juni 1965. Ketua JPM ITB tetap Prof. T.M. Soelaiman.
    Selasa sore, 22 Juni 1965
Peresmian menara sekaligus peresmian Pramuka Salman. Ceramah disampaikan oleh Prof. T.M. Soelaiman dengan tema surat Al-Ashr. Hadir antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota bandung, wakil pangdam siliwangi dan panca tunggal jawa barat.
    4 oktober 1965
Kesatuan aksi mahasiswa indonesia (kami) dibentuk di mushalla saman
    Menjelang Ramadhan 1387 H/1967
JPM ITB mengadakan kampanye di Hotel Homann. Hadir diantaranya Buya Hamka dan istri.
    20 Agustus 1967
Walikota Bandung Kol. Inf. Djukardi memutuskan JPM ITB diberi izin untuk memanfaatkan Taman Ganesha sebagai tempat rekreasi umum, dan diberi hak untuk memungut biaya. Hasilnya digunakan untuk dana pembangunan masjid.
    4 Desember 1967
Walikota Bandung Kol. Inf. Djukardi mengirim surat kepada mentri perindustrian, tekstil, dan keradjinan rakjat Ir. sanusi untuk meminta bantuan pendirian masjid salman.
    2 Maret 1968
Pengesahan Anggaran Dasar baru di depan notaris.
    1 Mei 1968
JPM ITB diizinkan untuk mendirikan poliklinik di lingkungan Salman. Namanya Balai Pengobatan Salman ITB.
    19 Desember 1968
Rektor ITB Letkol. Ir. Kuntoadji membentuk Tim Usaha Penyelesaian Masjid Salman ITB. Tim diketuai oleh Ir.Muslimin Nasution, Wakil Ketua: Ir. M.Imaduddin A, Ir. Hasan Poerbo, Wimar Witular. Sekretaris Umum: Sjarief Tando. Bendahara: Aburizal Bakrie.
    6 Juni 1969
Pengesahan Mukadimah dan Anggaran Dasar baru di depan notaris Komar Andasasmita. Yayasan sekarang bernama Yayasan Pembina Masjid Salman ITB.
    30 Juli 1970
Memperoleh anggaran dari proyek untuk menyelesaikan atap beton 20 juta rupiah.
    Juli 1971
Pelelangan kayu jati untuk finishing Masjid Salman ITB. Juga dilakukan kemudian pekerjaan finishing yang lain.
    9 Juli 1971
Ketua Umum Yayasan Pembina Masjid Salman ITB diserahterimakan dari Prof.T.M.Soelaiman kepada Drs. Ahmad Sadali.
    5 Mei 1972
Untuk pertama kalinya Masjid Salman ITB dipakai untuk shalat Jumat. Sebelumnya dibuka oleh Rektor ITB Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja. Khatib: Prof. T.M. Soelaiman. Imam: Abdul Latif Aziz. Muazzin: Endang Saifuddin Anshari.
    Tahun 1974
Latihan Mujahid Dakwah (LMD) pertama kali diadakan. Digagas oleh Dr.Ir.M. Imaduddin Abdurrahim yang akrab dipanggil Bang Imad. LMD menjadi training dakwah paling diminati pada masa itu, karena diikuti oleh para aktivis mahasiswa Islam di seluruh Indonesia. Masjid Salman ITB menjadi pelopor berdirinya masjid-masjid kampus di seluruh Indonesia.
    Tahun 1978
Kampus ITB diduduki tentara karena menolak dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Asrama Salman juga sempat diduduki. Bang Imad dipenjara selama 14 bulan karena ceramahnya di Yogyakarta yang mengkritik Presiden Soeharto.
    18 maret 1981
Karisma atau keluarga remaja islam Salman berdiri. Karisma adalah unit aktivitas pertama yang memicu lahirnya unit kegiatan lain seperti PAS, BIOTER, dan PUSTENA. kegiatan Karisma dengan mentoringnya menjadi pelopor aktivitas dan pembinaan remaja islam di indonesia.

Kisah Sahabat Nabi: Ammar bin Yasir, Calon Penghuni Surga 

http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/07/11/lo5zde-kisah-sahabat-nabi-ammar-bin-yasir-calon-penghuni-surga

Nothing compared to you..

Korupsi Telah Menjadi Hal Biasa

Langkah Menyeluruh Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Korupsi ditengarai telah menjadi hal biasa di Indonesia sehingga tidak ada lagi budaya malu dan jera bagi pelakunya. Selain tindakan hukum serta reformasi birokrasi yang tegas dan konsisten, juga dibutuhkan gerakan budaya untuk melawan korupsi yang semakin masif.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tkedua dari kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) melihat petugas KPK menunjukkan lebaran uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai hampir 2 milyar rupiah yang menjadi barang bukti operasi tangkap tangan kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kamis (15/12). KPK menetapkan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi bersama 3 orang pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus suap yang menggunakan APBN perubahan 2016.KOMPAS/YUNIADHI AGUNGWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tkedua dari kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) melihat petugas KPK menunjukkan lebaran uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai hampir 2 milyar rupiah yang menjadi barang bukti operasi tangkap tangan kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kamis (15/12). KPK menetapkan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi bersama 3 orang pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus suap yang menggunakan APBN perubahan 2016.

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada peningkatan perkara korupsi yang dieksekusi, dari 38 perkara pada 2015 menjadi 67 pada tahun 2016. Angka penyidikan juga meningkat dari 57 ke 81. Sementara putusan perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap meningkat dari 37 ke 58 perkara.

Namun, hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (MA) pada semester I-2015 menunjukkan, vonis rata-rata yang dijatuhkan hakim hanya 2 tahun 1 bulan penjara. Rata-rata vonis ini turun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2013 (2 tahun 6 bulan) dan 2014 (2 tahun 9 bulan) (Kompas, 19/8/2015).

Fenomena ini, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, menunjukkan korupsi makin menjadi hal biasa. “Oleh karena itu, banyak orang yang melakukan korupsi, tetapi merasa tidak bersalah. Kejadiannya berulang-ulang dan menjadi suatu hal yang jamak di tengah masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang umum dan biasa,” kata Saldi saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (16/12).

Berdasarkan catatan Kompas, sejumlah terpidana korupsi juga tetap mengaku tak bersalah meski telah divonis. Beberapa bekas terpidana perkara korupsi juga tetap mendapatkan kedudukan di sejumlah partai politik.

Budaya

Tahun 1970-an, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta pernah mengingatkan betapa korupsi telah membudaya di Indonesia. Pernyataan Bung Hatta itu sempat memunculkan polemik. Namun, sejarah menunjukkan korupsi memang menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia.

Sejak masa Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC), penduduk di Nusantara telah “diajari” untuk korupsi di segala bidang. Bahkan, VOC bangkrut pada peralihan abad ke-18 ke abad ke-19 karena korupsi sehingga serikat dagang ini sempat diejek sebagai vergaan onder corruptie (hancur karena korupsi)

Sejarawan alumnus Universitas Indonesia (UI) Hendaru Tri Hanggoro menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayarkan digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf (Kompas, 28/1/2015).

Akar panjang sejarah korupsi di Indonesia membuat tindak pidana ini tak hanya dapat diatasi dengan penindakan hukum. Kultur permisif masyarakat terhadap korupsi ditengarai ikut menyumbang masih kekalnya kejahatan luar biasa itu.

content

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, gerakan anti korupsi harus menjadi budaya dan kesadaran publik. “Kesadaran kolektif bangsa, terutama anak muda, harus dibangun bahwa korupsi adalah musuh bersama. Sikap permisif kepada korupsi adalah kejahatan,” katanya.

Dalam upayanya membangun kesadaran kolektif, PP Pemuda Muhammadiyah merintis madrasah anti korupsi di sejumlah daerah yang melibatkan aktivis anti korupsi dan golongan muda untuk mengenalkan korupsi serta bahayanya bagi bangsa. Gerakan itu telah dilakukan di 10 daerah sejak 2015 dan akan terus dilakukan untuk menjangkau daerah di seluruh Nusantara.

Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Robikin Emhas mengatakan, NU selain menggelorakan jihad terhadap korupsi, juga membentuk kader anti korupsi. Nota kesepahaman dengan KPK juga telah ditandatangani sebagai bentuk dukungan bagi komisi itu untuk memberantas korupsi.

Dua langkah

Paradigma pemberantasan korupsi melalui penindakan hukum kini makin dikuatkan dengan upaya KPK meningkatkan peran pencegahan. KPK menjadikan pencegahan dan perbaikan sistem yang rentan korupsi sebagai bagian integral dalam penindakan kasus korupsi.

Makin dikuatkannya paradigma pencegahan itu, antara lain, ditunjukkan melalui keterlibatan KPK dalam pembenahan sistem di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan pasca operasi penangkapan terhadap Handang Soekarno. Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak ini ditangkap pada November lalu karena diduga menerima suap dari petinggi PT EK Prima Rajmohanan Nair sebesar 148.500 dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1,9 miliar.

Setelah penangkapan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diundang KPK untuk membicarakan pembenahan sistem di Ditjen Pajak. KPK menyusun sistem integritas nasional (SIN) untuk instansi pemerintah. SIN yang merupakan sistem pencegahan awal terhadap potensi korupsi di instansi pemerintah, antara lain dilengkapi dengan mekanisme whistle blower atau pelaporan dugaan korupsi ke KPK dengan pelapor yang dilindungi kerahasiaannya.

Pola integrasi penindakan dan pencegahan akan terus didorong dan dikembangkan oleh KPK. “Polanya ialah dengan mencari bagian yang lemah atau berlubang, selanjutnya KPK memberikan masukan dan sarana perbaikan bagi sistem yang rapuh itu. Harapannya, tidak lagi terjadi korupsi dalam sistem, atau terjadi pembenahan sistem secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

(IAN/REK/APA/INA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Desember 2016, di halaman 1 dengan judul “Korupsi Telah Menjadi Hal Biasa”.

Korupsi yang Mengakar Kuat

Nihil sub sole novum. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari. Adagium itu seolah merepresentasikan korupsi kronis di Indonesia. Akar perilaku korup yang menjangkiti pejabat publik Indonesia bisa ditemukan bahkan pada era awal kolonialisme.

Kisah Dirk van Hogendorp, Gubernur Serikat Dagang Hindia Timur atau VOC di Pantai Utara Jawa Timur pada akhir abad ke-18, menjadi ilustrasi yang sangat kontekstual dengan kehidupan pejabat Indonesia pada era kontemporer. Punya kekuasaan, bergaya hidup mewah, serta menerima sekaligus membayar suap untuk “mengamankan” posisi.

Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara menuturkan, dalam surat-surat Hogendorp, terungkap korupsi dan praktik suap-menyuap sudah menggurita, terstruktur, dan masif di VOC. Hogendorp menjelaskan, ia menerima gaji 80 gulden setahun. Namun, ia bisa menyetor “upeti” ribuan gulden ke gubernur di Semarang (Jawa Tengah), lalu ribuan gulden lagi ke gubernur jenderal di Batavia, serta ribuan gulden lagi untuk pejabat tinggi VOC di Belanda. Saat pulang ke Belanda, ia kaya raya; memiliki kereta kencana, pengawal, serta bisa menikahi putri salah satu kepangeranan kecil di Jerman.

Saat berbincang soal korupsi dan kolonialisme Belanda, Usman Thalib, pengajar sejarah Universitas Pattimura Ambon yang lahir di Banda Neira, menyarankan kami melihat gedung Societeit yang berada tak jauh dari Istana Mini, sebutan untuk kantor Gubernur VOC di Banda Neira. Menurut dia, pada masa kolonialisme Belanda, gedung itu merupakan tempat petinggi Belanda bersosialisasi dan berpesta. Salah satu simbol gaya hidup mewah petinggi Belanda.

“Tahun 1799, VOC tumbang karena korupsi besar-besaran. Pegawainya hidup bermewah-mewah dengan rumah megah. Untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, mereka akhirnya korupsi,” kata Usman.

Gedung Societeit di Pulau Neira, kini menjadi bangunan kosong. Pada pengujung November 2016, kondisi bangunan itu masih terbilang cukup baik untuk ukuran cagar budaya kolonial. Hanya sebagian plafon teras terlihat mengelupas. Pada masanya, gedung itu tentu menjadi pusat kemeriahan di Pulau Neira yang lumayan mungil. Lokasinya yang hanya beberapa menit berjalan kaki dari Istana Mini, menjadi pertanda betapa pentingnya bangunan tersebut pada masa itu.

Soal kecenderungan gaya hidup mewah ini, sejarawan Ong Hok Ham bertutur bahwa para pejabat VOC datang ke Nusantara dengan motivasi bertualang dan mencari keuntungan. Sebagian dari pejabat tinggi VOC merupakan bangsawan yang tak mendapat warisan orangtua karena hanya putra tertua yang berhak. Mereka sudah terbiasa bergaya hidup mewah, tetapi lantas tak lagi punya uang untuk membiayainya.

Kepentingan pribadi

Beberapa literatur menyebutkan, pada masa itu pegawai VOC digaji sangat rendah. Akibatnya, marak terjadi penyelewengan fasilitas VOC, seperti penggunaan kapal ataupun gudang oleh para petingginya untuk kepentingan bisnis pribadi. Tidak jarang pula, kapal VOC yang berlayar ke Belanda justru lebih banyak memuat barangbarang pribadi petinggi VOC ketimbang komoditas perdagangan perusahaan.

Selain itu, juga terjadi penyuapan dari pejabat lokal Hindia Belanda baik bupati sebagai pengumpul pajak ataupun pedagang-pedagang timur jauh yang memegang hak penjualan dari VOC. Pejabat VOC yang berstatus lebih rendah juga menyuap atasannya demi mendapatkan jabatan.

Theodore M Smith dalam Corruption, Tradition, and Change (1971) menuturkan hingga tahun 1800, di Indonesia dipertontonkan contoh korupsi yang amat gamblang. Penyebabnya, upah rendah yang berpadu dengan godaan akibat lemahnya organisasi lokal, kesempatan luar biasa dalam perdagangan, serta hampir ketiadaan mekanisme kontrol. Pegawai-pegawai VOC menjadi kaya karena mencuri dari perusahaannya. Akibat dari korupsi ini, VOC ambruk pada 1799.

Suap-menyuap sudah dilakukan bangsa Eropa, khususnya VOC sejak pertama kali masuk Kepulauan Maluku.

Elizabeth Pisani, dalam Indonesia Etc: Exploring the Improbable Nation, bertutur, guna menerapkan monopoli rempah di Maluku pada abad ke-17, VOC menggunakan taktik suap, kooptasi penguasa lokal, dan kekerasan. Pisani memberi contoh penghancuran pohon cengkeh di Maluku, kecuali di Pulau Ambon, untuk mengontrol produksi cengkeh agar harganya tetap tinggi. Rakyat menjadi sengsara, sedangkan elite kesultanan dan petinggi VOC meraih untung.

“Mereka membayar penguasa lokal untuk mencapai tujuan itu, memulai tradisi menyuap dan kooptasi penguasa lokal yang bertahan hingga tiga abad,” tulis Pisani.

Namun, apakah sebelum kedatangan VOC tak ada korupsi di Nusantara? Bagaimana dengan praktik upeti yang menjadi tradisi di kerajaan-kerajaan di Jawa maupun di luar Jawa saat itu? Sejarawan Ternate Sofyan Daud mengatakan, sebelum kedatangan VOC, setidaknya dari pengalaman Kesultanan Ternate dan Tidore, upeti yang diberikan kepada elite kesultanan bukan dalam konteks suap. Namun, dalam konteks bukti kepatuhan. Pemberian itu juga bermakna sebagai pajak.

“Tetapi, ketika VOC datang, mereka membayar elite kesultanan untuk mendapat keuntungan perdagangan rempah. Bahkan, belakangan elite kesultanan mendapat gaji tahunan dari VOC sebagai imbalan keberpihakannya,” kata Sofyan.

Penulis buku Ternate, Mozaik Kota Pusaka itu merujuk pada kesepakatan VOC dengan Sultan Mandar Syah yang berkuasa 1648-1675, yang menyetujui misi penghancuran pohon cengkeh di seluruh wilayah kerajaannya, kecuali di Ambon, untuk menguntungkan monopoli dagang VOC.

Terlepas dari argumentasi Sofyan, agak sukar menilai korup atau tidaknya kerajaan Nusantara prakolonialisme dengan kacamata korupsi era modern. Sri Margana dalam Akar Historis Korupsi di Indonesia mengutip pandangan Van Leur menuturkan, nilai-nilai baru tentang perilaku korupsi baru muncul pada awal abad ke-19 setelah ada pemisahan penerimaan publik dan pribadi. Oleh karena itu, menjadi anakronisme sejarah jika menggunakan nilai baru itu memaknai sesuatu pada masa lalu.

Bisa berubah

Selain catatan negatif, ada pula catatan positif pasca pengenalan birokrasi publik yang modern yang disebut Ong Hok Ham diperkenalkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Daendels (1808-1810), seorang pengagum fanatik Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis.

Ong Hok Ham mencatat, “reformasi” birokrasi di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 relatif berhasil mengubah eks pegawai VOC yang umumnya korup menjadi efisien dan bersih. Hal ini, antara lain, terjadi karena ada perbaikan gaji, pendidikan, serta pembagian kewenangan dan tugas yang lebih jelas.

Guru Besar Emeritus Sejarah Asia Tenggara dan Indonesia Lund University, Swedia, Mason C Hoadley, dihubungi melalui surat elektronik dari Jakarta, menuturkan, perlu dipisahkan antara eksploitasi dan pemerasan untuk meraih keuntungan seperti yang dilakukan kolonial Belanda pasca VOC dengan pemahaman korupsi modern. Orang Belanda di Hindia Belanda merupakan pekerja sipil dari Belanda, terutama pada abad ke-20. Mereka sudah dilatih untuk bekerja sesuai dengan prinsip birokrasi Weberian.

“Jadi sulit dikatakan mereka korup dalam pengertian modern. Mereka merupakan tiran dan pengeksploitasi. Namun, dalam lingkupnya, mereka menaati peraturan-peraturan administratif,” kata Mason.

Namun, dalam bukunya Public Administration: Indonesian Norms versus Western Forms, Mason juga mencatat, model administrasi itu memiliki perkecualian, yakni pada administrasi yang dijalankan oleh penduduk lokal. Demi menjamin kesetiaan dan perkuatan kekuasaan di Hindia Belanda, penguasa memberi toleransi bagi pencampuran ranah administrasi publik dan kepentingan privat pejabat lokal.

Pengajar sosiologi politik Universitas Pattimura Joseph Ufi berpendapat dalam konteks tertentu pembiaran atas korupsi seperti yang terjadi pada era Hindia Belanda dengan tujuan menjaga kesetiaan, kini masih bisa ditemukan di Indonesia.

Lemahnya kontrol dari masyarakat yang juga terfragmentasi, serta adanya kelompok kepentingan yang kuat, menurut Joseph, juga membuat korupsi tumbuh dengan subur. Pasalnya, kondisi ini membuat elite tidak mudah tersentuh tangan penegak hukum.

Jika demikian, sampai kapan korupsi kronik yang berakar kuat itu akan terus dibiarkan?

(ANTONY LEE/AGNES THEODORA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Desember 2016, di halaman 3 dengan judul “Korupsi yang Mengakar Kuat”.

wp-1482814275231.jpg

Fondasi Demokrasi Indonesia Goyah

Kelas Menengah Jadi Titik Krusial

JAKARTA, KOMPAS — Persatuan dan keadilan yang menjadi penyokong utama demokrasi di Indonesia tengah menghadapi persoalan serius. Lebarnya kesenjangan sosial ekonomi saat ini, dan masyarakat yang merasa demokrasi hanya menguntungkan segelintir elite, menjadi masalah. Dibutuhkan solusi cepat dan tepat atas kondisi ini.

Pemimpin Redaksi
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPemimpin Redaksi “Kompas” Budiman Tanuredjo (dari kiri ke kanan), Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Wapemred “Kompas” Ninuk M Pambudhi, Trias Kuncahyono, Sekjen PB NU Helmi Faizal Zaini, Yose Rizal, Yudhi Latief, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera saat diskusi panel di Kantor Redaksi Harian “Kompas”, Jakarta, Kamis (15/12). Diskusi itu membahas Penguatan Ketahanan Nasional, Menagih Janji Parpol dan Ormas.

Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Labkurtannas Lemhannas) mengindikasikan melemahnya indeks ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir.

Dalam skala 1 hingga 5, makin mendekati 1, kondisi ketahanan kian rawan. Indeks Ketahanan Nasional tahun 2016 ada di 2,60. Ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang skornya 2,55. Secara longitudinal, indeks tahun 2016 membaik dari tahun 2010 yang memiliki skor 2,43.

Namun, ketahanan ideologi perlahan turun sejak tahun 2010. Indeks ketahanan ideologi tahun 2016 di angka 2,06. Pada 2010, ketahanan ideologi di angka 2,31. Aspek ketahanan ideologi ini mencakup aspek dari sila kesatu, sila kedua, dan sila ketiga dari Pancasila dengan indikator delapan variabel. Variabel itu antara lain toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, solidaritas sosial, dan persatuan bangsa.

Sementara ketahanan politik yang mencakup aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga turun dari 2,57 tahun 2010 menjadi 2,43 pada 2016. Padahal, ketahanan politik pernah membaik pada 2013 dan 2014.

“Ini potret saat ini, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana itu terjadi. Dibutuhkan diagnosis mengapa hal itu terjadi dan perlu dicarikan solusi atas kekurangan ini,” kata Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam Diskusi PanelKompas dengan tema “Diskusi Penguatan Ketahanan Nasional, Menagih Peran Parpol dan Ormas” di Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (15/12).

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif, dan Direktur Eksekutif Politicawave Yose Rizal.

Dua sayap

Yudi Latif menuturkan, demokrasi Indonesia memiliki dua sayap, yakni persatuan dan keadilan. Kedua sayap itu kini tengah bermasalah. Keadilan sosial di Indonesia bermasalah karena indeks kesenjangan makin melebar. Hal ini sebenarnya juga dihadapi negara lain. Selain itu, ada kekhawatiran tenunan persatuan bangsa sobek karena serangan terhadap nilai spiritualitas Nusantara, toleransi. Namun, Indonesia belum “terbakar” seluruhnya. “Titik krusialnya ada di kelas menengah yang berpotensi membawa perubahan keindonesiaan di masa depan,” katanya.

Yudi mencatat, ada kenaikan kelas menengah terdidik dari desa yang masuk ke perkotaan melalui urbanisasi. Namun, mobilisasi vertikal kelas menengah juga sering kali tersandung secara ekonomi dan politik. Kejatuhan kelas menengah menimbulkan kemarahan yang diarahkan pada pihak yang dianggap sebagai biang persoalan.

Kemarahan kelas menengah ini juga sulit tersalurkan melalui partai politik yang dinilai tidak merepresentasikan aspirasi rakyat. Abdul Mu’ti mengatakan, alih-alih menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat, partai dan perwakilannya di legislatif terjebak pada pragmatisme politik.

“Akhirnya, masyarakat menyerah terhadap demokrasi sebab demokrasi masa kini hanya menguntungkan segelintir elite yang mempunyai modal, dan melahirkan elite-elite yang kapitalis dan pragmatis,” kata Mu’ti.

Perangkat hukum sebenarnya memberi ruang dan posisi bagi parpol dalam menjalankan fungsinya, tetapi partai gagal mereformasi diri. Mu’ti mencontohkan pergantian Ketua DPR untuk kedua kalinya dalam satu tahun ini. Berdasarkan usulan Partai Golkar, yang didukung sembilan partai lain, jabatan itu kembali kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sebelumnya mundur dari posisi Ketua DPR karena dugaan pelanggaran etik. “Urusan negara dan rakyat dijadikan permainan politik. Ini cacat moral dalam politik,” kata Mu’ti.

Andreas Pareira tidak menampik, parpol belakangan ini tidak maksimal menjalankan tugasnya. Fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPR tak dilaksanakan karena anggota DPR hanya memikirkan kepentingan partai masing-masing serta keberlangsungan karier politik pribadinya.

Penyebab penurunan peran parpol itu, menurut Andreas, adalah sistem politik yang berantakan dan berbiaya tinggi. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah salah satu akar masalah. Sistem itu melahirkan anggota DPR yang terpilih lebih berdasarkan popularitas dan kemampuan kapital, tetapi minim idealisme dan kompetensi.

Akhirnya, jalur aspirasi rakyat pun bergeser dari partai ke media sosial. Sayangnya, menurut Yose Rizal, media sosial kini diisi konten berita palsu, berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), intoleransi, dan radikalisme. Selain itu, ia khawatir adanya kecenderungan terjadi bias konfirmasi sehingga orang percaya pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang mereka miliki saja. Oleh karena itu, dia mendorong adanya literasi media sosial sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi perbuatannya di media sosial.

“Orang yang beretika di dunia nyata, di media sosial bisa menebar fitnah. Seolah ada etika berbeda. Memaki orang itu berdosa (di ranah offline), tetapi di media sosial tidak,” katanya.

Masyarakat sipil

Sementara pilar demokrasi Indonesia yang lain, yaitu organisasi masyarakat sipil, seperti NU dan Muhammadiyah, belum maksimal disokong negara untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan. Peran ormas keagamaan itu justru terkesan hanya sebagai “pemadam kebakaran” ketika terjadi permasalahan sosial-politik.

Helmy Faishal berharap pemerintah meningkatkan peran ormas keagamaan. NU telah final menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang hakiki untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga NU tidak akan ragu membantu pemerintah mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil dan memakmurkan masyarakat.

“Ormas keagamaan perlu lebih dilibatkan pemerintah terutama untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Jangan hanya ketika situasi memanas barua pemerintah mengajak bicara kami,” kata Helmy.

Menurut Mu’ti, seluruh elemen negara harus bersama-sama membangun nilai kebangsaan, pola pikir keindonesiaan, serta membuat cetak biru semacam garis besar haluan negara untuk menentukan arah bangsa Indonesia di masa mendatang.

Boy Rafli Amar menuturkan, kepolisian yang mengedepankan upaya pencegahan membutuhkan bantuan ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan toleransi.

“NU dan Muhammadiyah harus menjadi leading sector agar Pancasila jadi acuan bersama. Kami khawatir kalau ormas mainstream ini kurang aktif, kelompok baru berideologi radikal bisa menutup nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Boy. (SAN/AGE/GAL)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Desember 2016, di halaman 1 dengan judul “Fondasi Demokrasi Indonesia Goyah”.

Langit Merahdi Atas Timur Tengah di Atas Timur Tengah

Timur Tengah telah memasuki era berakhirnya Pax Americana. Vladimir Putin membawa Rusia menjadi aktor penting geopolitik di Timur Tengah. Tak akan ada perubahan signifikan soal aliansi dan ketegangan selama isu Palestina dan rivalitas Arab Saudi-Iran tak tertangani.

Tonggak berakhirnya era Amerika Serikat di Timur Tengah dicatat Jeffrey Goldberg, Pemimpin Redaksi The Atlantic-saat memaparkan hasil wawancara dengan Presiden Barack Obama -terjadi pada 30 Agustus 2013. Hari itu, Obama memutuskan batal melancarkan operasi militer ke Suriah sebagai respons atas hal yang dianggap Washington sebagai pelanggaran “garis merah” oleh rezim Bashar al-Assad terkait tuduhan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Dalam pikiran Obama, demikian tulis Goldberg, “Tanggal 30 Agustus 2013 adalah hari pembebasannya” (The Atlantic, April 2016). Sejak itu, beragam analisis muncul, mengapa Washington memilih tidak mempertahankan status quo-nya di Timur Tengah yang disandang sejak Perang Dunia II hingga peristiwa 9/11.

Berkurangnya ketergantungan AS pada minyak-bahkan disebut-sebut AS bakal mengambil alih posisi Arab Saudi sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia-dan persepsi ancaman langsung teror pada AS, perlindungan Israel, dan pencegahan berkembangnya nuklir merupakan beberapa hal yang memengaruhi kepentingan AS di Timur Tengah.

Dari kacamata itu, bisa dilihat mengapa Obama, misalnya, menarik pasukan AS dari Irak, tidak meningkatkan peran signifikan di Libya atau Yaman, serta enggan mengerahkan pasukan darat dalam krisis di Irak dan Suriah. Perkembangan politik dan ekonomi Timur Tengah mengurangi peluang intervensi AS hingga titik nadir (Foreign Affairs, November/Desember 2015).

Dalam kekosongan itulah, Putin melihat celah untuk membawa Rusia kembali ke panggung geopolitik global. Diawali operasi militer untuk membantu rezim Assad di Suriah, September 2015, keterlibatan Putin di Timur Tengah kian menonjol.

Melalui operasi militer ataupun peran diplomasi dalam konflik Suriah sepanjang 2016, Putin menancapkan kukunya di Timur Tengah. Di Suriah, Moskwa bukan lagi pemain pinggiran, seperti yang dialami pada perundingan nuklir Iran. Beberapa gencatan senjata di Suriah, termasuk berhentinya pertempuran di Aleppo, hanya bisa diwujudkan berkat campur tangan Rusia, bukan PBB atau AS.

Tentu, seperti halnya AS, Rusia membawa kepentingan nasionalnya. Di awal intervensinya di Suriah, Putin menyebut soal ancaman teror bagi negerinya oleh milisi tempur asal Rusia yang bergabung dalam kelompok ekstrem, seperti milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Selain itu, tak bisa dimungkiri juga, ada kepentingan mengamankan pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus, Suriah, satu- satunya pangkalan Rusia di Timur Tengah. Namun, skor terbesar Rusia di Suriah, yakni menempatkan mereka sebagai aktor utama geopolitik global.

Inilah yang membuat Moskwa bisa menegakkan kepala di depan AS dan Barat setelah isolasi pasca aneksasi Rusia ke Crimea, Ukraina, Maret 2014. Status aktor global itu pula yang membuat Putin ikut-ikutan ingin menjadi broker konflik Palestina-Israel.

Anti tesis AS-Barat

Berbeda dari AS dan Barat yang menempatkan diri sebagai pendukung oposisi saat Musim Semi Arab, dalam intervensinya di Timur Tengah, Rusia mengampanyekan sikap anti tesis terhadap AS-Barat. Di mata Putin, kekacauan di Irak, Suriah, Afrika Utara, dan kemunculan NIIS menunjukkan kegagalan Barat.

Melalui operasi militer di Suriah untuk menopang rezim Assad, Putin seolah mengirim pesan kepada Timur Tengah bahwa Moskwa akan mendukung pemimpin dan pemerintahan dalam menghadapi perlawanan rakyat.

Pada paruh kedua 2015, pemimpin dari Mesir, Israel, Jordania, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berkunjung ke Moskwa. Sebagian dari mereka menandatangani kesepakatan pembelian senjata. Arab Saudi juga menjanjikan investasi 10 miliar dollar AS di Rusia (Foreign Affairs, Januari-Februari 2016).

Desember ini, disatukan kepentingan di Suriah, Turki merapat ke Moskwa. Penembakan jet tempur Rusia oleh jet tempur Turki dilupakan. Penembakan Duta Besar Andrey Karlov oleh anggota polisi Turki di Ankara, 19 Desember, pun tak menggoyahkan bulan madu dua negara itu.

Dengan tampilnya Rusia sebagai aktor utama, bagaimana situasi Timur Tengah ke depan? Apakah hadirnya Putin menciptakan peluang munculnya aliansi baru? Yang lebih penting, adakah harapan ketegangan di Timur Tengah mereda?

Melihat situasi terakhir, perkembangan NIIS sepertinya bisa diredam di Irak dan Suriah meski belum bisa dimusnahkan dalam waktu dekat. Selain itu, muncul tantangan baru, yakni merembesnya teror NIIS ke negara-negara lain, hingga ke Indonesia.

Di Timur Tengah, gejolak akan selalu muncul sepanjang dua masalah terkait rivalitas Arab Saudi- Iran dan isu Palestina-Israel tak terselesaikan. Tahun ini, rivalitas Riyadh-Teheran mencapai titik didih dalam kasus eksekusi ulama Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, oleh Arab Saudi.

Kasus itu berbuah pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Ketegangan dua negara itu juga diwarnai aksi boikot Iran yang tak mengirim jemaahnya dalam haji tahun ini.

Arab Saudi dan negara-negara Teluk mitranya cenderung melihat peran aktor luar, termasuk Rusia, melalui kacamata rivalitas di kawasan. Rusia hadir di Timur Tengah menjalin aliansi lama (Iran) di Suriah. Sulit membayangkan bakal tercipta aliansi baru setelah Rusia masuk.

Isu Palestina-Israel akan terus menyelimuti Timur Tengah, terlebih setelah presiden terpilih AS, Donald Trump, memperlihatkan lebih pro Israel daripada pendahulunya. Kasus voting resolusi DK PBB soal permukiman Yahudi, pekan lalu, memperlihatkan indikasi itu. Dengan demikian, tak berlebihan dan bukan karena pesimistis jika menyebut, kawasan itu akan terus membara. Di Timur Tengah, langit akan terus memerah.

(MH SAMSUL HADI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul “Langit Merahdi Atas Timur Tengah”.