Indonesia in its post-colonialism development – Opinion – The Jakarta Post

http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/06/indonesia-in-its-post-colonialism-development.html

A nice piece from our colleague from Bappenas.
Let’s think, then write! 

Cukup Masuk Akal

Share dari sumber lain . 

Indonesia 412, Kita dan Ahok
Parade  Kita Indonesia (4/12) melengkapi  potongan-potongan puzzle, tentang peta pertarungan politik di Jakarta dan Indonesia.  Kendati dibungkus  dengan parade budaya, tapi  publik tidak perlu terlalu cerdas  untuk memahami bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh para pendukung Ahok, minus PDIP.  Berbagai bantahan dari  panitia penyelenggara, bahwa kegiatan ini bukan merupakan tandingan dari aksi 212, tetap tidak bisa menyembunyikan apa agenda yang sesungguhnya. Fakta-fakta di lapangan menggambarkan dengan jelas semuanya.
Hadirnya atribut partai seperti Golkar, Nasdem dan sebagian kecil PPP Djanz Farid, serta dua perusahaan besar  Artha Graha dan Agung  Sedayu Group menegaskan siapa yang bermain dan kepentingan apa yang sedang mereka mainkan. Nasdem dan Golkar  adalah partai yang paling awal mendukung  Ahok dalam Pilkada DKI. PPP Djanz Farid adalah penumpang gelap yang mencoba memanfaatkan situasi Pilkada DKI ketika PPP Rommy  memberi dukungan kepada calon yang berbeda  dengan Jokowi. Sementara Artha Graha milik taipan Tommy Winata dan Agung Sedayu Group milik Aguan adalah dua perusahaan yang sangat berkepentingan dengan berbagai proyek di Jakarta, khususnya reklamasi Teluk Jakarta.
Sejak awal saya sudah meyakini bahwa Ahok alias Basuki Tjahja Purnama hanyalah pion, proxy  dari kepentingan yang lebih besar. Keyakinan tersebut  ditopang oleh interaksi personal saya dengan Ahok pada tahun 2008 dan saya  mengetahui untuk siapa dia bekerja. 
Benar Ahok tidak korupsi, karena buat dia APBD DKI terlalu kecil dan terlalu mudah untuk dideteksi, bila ia melakukan korupsi. Citra inilah yang dikapitalisasi oleh para pendukungnya  melalui sosial media dan media konvensional (TV, Online dan media cetak) yang nota bene dikuasai oleh mereka.  Maka kemudian muncullah jargon-jargon “ Pilih pemimpin yang kafir tapi tidak korupsi, atau pilih pemimpin muslim tapi korupsi”. Sebuah simplifikasi  kejam dan maaf, bodoh, yang  kelihatan mengena pada sebagian kaum muslim. 
Masifnya konten media dan sosial media yang dijejalkan kepada publik berhasil menutupi korupsi kebijakan yang nilainya jauh lebih besar dan lebih merugikan negara. Proyek raksasa Reklamasi  Teluk Jakarta nilai jauh lebih besar dan berkali lipat dibandingkan APBD DKI adalah salahsatu contohnya. 
Sebagai perbandingan penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 mencapai 66,18 persen atau sekitar Rp 40 triliun dari total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 65,7 triliun. Dari pos anggaran belanja langsung, realisasi penyerapan anggaran belanja modal yang diperuntukan membiayai pembangunan infrastruktur paling rendah. Hanya mencapai 29,71 persen atau Rp 5,4 triliun dari total nilai belanja modal sebesar Rp 18,4 triliun. Yang terbesar adalah belanja pegawai alias gaji yang tidak mungkin dikorupsi. Sementara ‎ nilai APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Provinsi DKI Jakarta hanya Rp 62,91 triliun dipastikan penyerapannya juga rendah. Jadi APBD tidak mungkin dan tidak perlu diotak atik Ahok. Itu terlalu kecil dan terlalu bodoh. Bandingkan dengan proyek Reklamasi yang biayanya mencapai Rp 500 triliun! Belum proyek-proyek lain yang akan diberikan sebagai konsesi bila Ahok memenangkan pilkada DKI. 
 Aksi 412 adalah bentuk kepanikan dari para pendukung Ahok  dan tentu saja Jokowi menyikapi  terus menurunnya suara Ahok dalam berbagai sigi yang dilakukan oleh lembaga survey akibat gempuran kemarahan umat Islam dalam Aksi Bela Islam (ABI) I,II dan III. Berapa ratus miliar dana yang telah digelontorkan selama dua tahun terakhir  untuk membangun citra Ahok. Mulai dari gerakan Teman Ahok, Cyber Army, membayar lembaga survey dll. Tiba-tiba seperti sebuah bangunan rumah kardus yang terkena hujan, mulai runtuh. Bayangan berbagai proyek besar dan monopoli kekayaan dan kekuasaan yang menyatu dalam satu kelompok, yang sudah dalam genggaman, tiba-tiba menjauh. Gara-garanya hanya sepele, mulut Ahok yang tidak kenal sekolahan. Saya tidak bisa membayangkan betapa marah dan jengkelnya para oligark, para pemodal ini terhadap Ahok.
Dengan fakta semacam itu, seharusnya bukan hanya umat Islam yang harus tergugah kesadarannya betapa bahayanya bila Ahok terpilih menjadi pemimpin Jakarta, dan bukan tidak mungkin juga akan dipaksakan menjadi pemimpin Indonesia. Ahok adalah alarm keras yang harus membangunkan semua bangsa Indonesia, tentang bahayanya kekayaan dan kekuasaan yang hanya berada di tangan segelintir orang. Koruptif, manipulatif dan bisa sangat kejam! Hal itu tidak boleh terjadi!
Jadi aksi 412 adalah pertaruhan besar bagi  para oligark yang berada di belakang Ahok dan Jokowi. Seperti  kata pemimpin modern Cina Dr Sun Yat Sen : To be or not to be. Atau kalau dalam semboyan militer : Kill or to be killed!!
Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik

Aksi 412 Kelar, Sampah 44 Ton

T E R L A L U. ..!!

http://news-sg.op-mobile.opera.com/news/detail/a23a930bbb621d75ae7162a75e26ad08

Benar juga nih, kalau bisa dibikin ribet kenapa tidak?

ASN

Pemerintah Segera Terapkan Tunjangan Kinerja Individu

JAKARTA, KOMPAS — Tunjangan kinerja untuk pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini dinilai masih belum adil. Sebab, tunjangan diberikan tanpa memperhatikan apakah pegawai yang bersangkutan malas, rajin, ataupun lebih inovatif. Sebab, besaran tunjangan yang diberikan sama.

Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan sistem supaya tunjangan dibayarkan berdasarkan kinerja individu. Namun, regulasi itu masih menunggu pengesahan dari Presiden Joko Widodo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur, seorang pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, serta jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tunjangan kinerja pun dibagi menjadi tunjangan kinerja organisasi dan tunjangan individu.

Namun, sejauh ini yang diberlakukan baru tunjangan kinerja organisasi yang didasarkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

“Seharusnya kinerja dan inovasi masuk dalam tunjangan kinerja (individu)-nya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam seminar peringatan 45 tahun Korpri di Jakarta, Rabu (30/11). Seminar bertema “Korpri, Birokrasi, dan Pemberantasan Pungli” ini juga menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo; Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana; dan peneliti LIPI, Siti Zuhro.

Menurut rencana, kata Mardiasmo, pemerintah akan menggunakan indeks kinerja individu untuk menentukan tunjangan kinerja individu. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ASN, juga Peraturan Menteri PAN dan RB serta Peraturan Menteri Keuangan. Ketika ditanya apakah sudah ada penghitungan anggaran untuk tunjangan kinerja individu tahun 2017, Mardiasmo mengelak menjawab. “Sudah, artinya memadai, nanti jumlahnya bisa dilihat,” ujarnya.

PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi diharap segera ditetapkan. Saat ini, menurut Asman, sembilan Rancangan PP terkait ASN sudah ada di Sekretariat Negara. Selain Rancangan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ASN, ada pula RPP tentang Manajemen ASN dan RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jika PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Prestasi ditetapkan akhir 2016, kata Asman, semestinya tahun depan sudah bisa diterapkan.

Terkait pungli, Zudan menambahkan, dari sisi pengaturan, sanksi yang disiapkan untuk aparatur sipil negara baik di UU ASN maupun UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah cukup ketat. Masih adanya masalah pungli di kalangan PNS disebabkan oleh perilaku individu. Korpri mendorong adanya perbaikan sistem terkait kesejahteraan PNS. Selain itu, perbaikan tersebut perlu dibarengi dengan penindakan yang tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan.

“Sistem tunjangan kinerja saat ini masih berbasis kehadiran, seharusnya diperhitungkan apa yang dihasilkan dalam kerja PNS selama sehari supaya PNS tidak asal datang pukul 07.30 dan pulang pukul 04.30, tetapi sama saja dapat 100 persen tunjangan kinerja,” kata Zudan. (INA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Desember 2016, di halaman 4 dengan judul “Pemerintah Segera Terapkan Tunjangan Kinerja Individu”.

Perlu diacungi jempol.

Brigjen TNI Divonis

Korupsi Alutsista 12 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Tentara Nasional Indonesia tidak akan mencampuri penegakan hukum dan disiplin atas prajurit yang melanggar hukum. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta memvonis Brigadir Jenderal (TNI) Teddy Hernayadi hukuman seumur hidup karena korupsi.

Mantan Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan 2010-2014 ini terbukti menyelewengkan dana 12 juta dollar AS yang seharusnya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista). Saat itu, Teddy masih berpangkat kolonel dan sejak 2014 dipromosikan ke Markas Besar TNI AD dengan pangkat Brigjen (TNI).

Majelis Hakim Pengadilan Militer, yang diketuai Brigjen (TNI) Deddy Suryanto, dalam sidang di Jakarta, Rabu (30/11), menyatakan, Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan seumur hidup lebih tinggi daripada tuntutan Oditur Militer Brigjen (TNI) Rachmat Suhartoyo, yaitu hukuman penjara 12 tahun. Namun, hakim ketua Brigjen (TNI) Deddy dengan hakim anggota Brigjen (TNI) Hulwani dan Brigjen (TNI) Weni Okianto menjatuhkan vonis lebih berat.

Pertimbangan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan itu tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah dan penyalahgunaan dana alutsista yang semestinya untuk mempertahankan kedaulatan negara malah memperkaya diri sendiri.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pengadilan. Vonis hukuman seumur hidup pada Teddy diyakini telah dipertimbangkan dengan matang.

“Kami menginginkan tidak ada lagi prajurit TNI yang melakukan korupsi atau berbuat tidak jujur dalam tugasnya. Kami berharap ini menjadi pembelajaran bahwa setiap prajurit TNI harus setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Wuryanto.

Wuryanto menegaskan, sekalipun ia adalah salah satu perwira tinggi TNI, tetapi perbuatannya dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat prajurit TNI.

“Waktu kejanggalan urusan keuangan itu mengemuka, Pati tersebut (Teddy) sudah pindah ke Mabes AD. Namun, saat melakukan tindak pidana itu, Pati itu (Teddy) sedang menjabat di Kemenhan,” ujar Wuryanto.

Atas vonis tersebut, Teddy yang didampingi kuasa hukum Kolonel Martin Ginting menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu, Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Kapten (Chk) Arief Rachman menjelaskan, terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk berpikir, apakah mengajukan banding atau tidak. “Jika tidak mengajukan banding, yang bersangkutan langsung menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimanggis, Depok,” kata Arief.

Patut diapresiasi

Menanggapi vonis terhadap perwira tinggi TNI tersebut, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, vonis seumur hidup pada Teddy patut diapresiasi. Putusan seumur hidup terhadap prajurit TNI dalam kasus korupsi merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Akan tetapi, Khairul mengingatkan, upaya hukum belum berakhir karena terdakwa masih bisa banding dan kasasi. “Putusan ini harus terus dikawal,” ujar Khairul.

Secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur mengatakan, putusan majelis hakim pengadilan militer bebas intervensi. Vonis berat itu, kata Ridwan, diharapkan bisa memberikan efek jera agar prajurit tidak mengulangnya sekaligus menegaskan, korupsi adalah musuh bersama. (REK)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Desember 2016, di halaman 3 dengan judul “Brigjen TNI Divonis”.

Sumber: http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161201kompas/#/3/  

Judulnya Mohon Petunjuk!!

Ada ada saja Saudara! Masih belum lepas kita dari budaya lama. Itulah gambaran politik kita.

————————-

KETUA DPR

Ade Klarifikasi Penggantian kepada Megawati

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Jumat (25/11), menemui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di rumah kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Selain meminta nasihat, Ade mengklarifikasi kemungkinan pengembalian jabatan Ketua DPR dari dirinya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dilatarbelakangi oleh keinginan Megawati.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Ade Komarudin (tengah) didampingi  Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Utut Ardiyanto (kiri) dan Wakil Sekjen PDI-P Enrico Sotarduga (kanan) memberikan keterangan tentang pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di  Jakarta, Jumat (25/11). Selain menjalin silaturahim, keduanya juga  membahas kondisi bangsa terkini.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGKetua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin (tengah) didampingi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Utut Ardiyanto (kiri) dan Wakil Sekjen PDI-P Enrico Sotarduga (kanan) memberikan keterangan tentang pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (25/11). Selain menjalin silaturahim, keduanya juga membahas kondisi bangsa terkini.

“Ibu (Megawati) mengatakan tidak sama sekali sebab tidak pada posisi itu (menginginkan). Yang terpenting untuk beliau adalah taat aturan,” kata Ade, yang dalam keterangan persnya, seusai diterima Megawati hampir dua jam, didampingi juga oleh Ketua PDI-P Utut Adianto dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga.

Menurut Ade, Megawati menegaskan dirinya tak mencampuri urusan Partai Golkar. “Taat hukum lebih penting. Patuh pada aturan yang berlaku di DPR ataupun patuh pada aturan partai jika sebagai kader,” kata Ade.

Terkait nasihat yang diminta kepada Megawati, Ade mengatakan hal itu ia lakukan karena Megawati adalah salah seorang negarawan dan presiden kelima RI. “Saya dulu dapat didikan mengenai nasionalisme dan kebangsaan dari almarhum Taufiq Kiemas, suami Megawati,” kata Ade.

Sebelumnya, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Senin (21/11), yang dipimpin Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, memutuskan mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Novanto. Meskipun tak dihadiri Novanto, rapat dihadiri Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Partai Golkar lainnya.

Novanto, yang mundur dari jabatannya Desember 2015, sebelumnya dilantik menjadi Ketua DPR Oktober 2014. Novanto kemudian mundur setelah semua fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan menilainya melanggar etika terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Posisinya kemudian digantikan Ade Komarudin (Kompas, 23/11).

Sementara terkait penggantian Ade, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, seusai rapat internal Dewan Pembina Partai Golkar, menyatakan, dewan pembina belum bersikap. Keputusan mengenai hal itu akan dibicarakan lebih dulu dengan DPP. Pasalnya, pengisian pimpinan lembaga negara merupakan salah satu kebijakan strategis yang harus diputuskan bersama. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan Novanto untuk membahas penggantian tersebut.

Sebaliknya, seusai silaturahim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dengan Novanto di Bali, DPD Partai Golkar justru mendukung keputusan DPP Partai Golkar sebelumnya. Pernyataan dukungan dibacakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko. (INA/REK/COK)

SUmber: KOmpas 26 Nov 2016

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161126kompas/#/2/

Wawancara (Imajiner) Tokoh Bangsa

Mari mengenang tokoh sejarah nasional kita.

————————

Wawancara (Imajiner) Tokoh Bangsa

Baru berusia 71 tahun (Proklamasi 1945), negeri ini serasa sudah menua. Kalau menandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, bangsa ini juga serasa cepat merapuh. Akhir-akhir ini, kohesi nasional rasanya merenggang. Perbedaan yang pada masa Kebangkitan Nasional awal abad XX menjadi elemen perekat, sekarang justru unsur perenggang. Dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, implikasinya luar biasa. Sentimen primordial menguat, menggerus pilar-pilar persatuan. Kebinekaan yang menjadi kerangka bangsa ini seakan terkoyak. Jangan-jangan banyak yang lupa pada Pancasila, falsafah yang menjadi pemersatu bangsa. Mendengar ’Pancasila’ langsung teringat Soekarno (Bung Karno), penggali Pancasila, presiden pertama RI (1945-1967).

Bung, sebagai pendiri bangsa dan proklamator, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini?

Bung Karno: Kejadian-kejadian akhir-akhir ini, saudara-saudara, membuktikan sejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila kita terpecah-belah, membuktikan dengan jelas bahwa hanya Pancasila-lah yang dapat tetap mengutuhkan negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita. Oleh karena itu, saya harap saudara- saudara nanti kalau saya sudah menguraikan Pancasila ini selalu ingat kepada background yang pada malam ini saya berikan kepada saudara-saudara, bahwa kita membutuhkan persatuan dan bahwa Pancasila adalah kecuali satu Weltanschauung adalah satu alat pemersatu daripada rakyat Indonesia yang aneka warna ini (Peringatan Hari Pancasila, 1 Juni 1964).

Sebetulnya, bukankah kebinekaan Indonesia sudah selesai. Generasi hebat yang dimiliki bangsa ini berhasil membangun tonggak-tonggak pencapaian luar biasa, seperti konsep ”satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa” di dalam Sumpah Pemuda 1928. Pada zaman dulu, perbedaan justru menyatukan. Sekarang, perbedaan malah dikorek-korek. Pada era otonomi sekarang ini, sentimen kedaerahan dan primordialisme justru menyembul ke permukaan. Gerakan kedaerahan bergolak kuat pada dekade 1950-an yang menjadi ancaman disintegrasi, semisal pemberontakan PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis, DI/TII, dan lain-lain. Jadi teringat Letnan Jenderal TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang 1950-1953, yang harus berhadapan dengan gerakan-gerakan daerah tersebut.

Apa arti kedaerahan dalam bingkai Indonesia?

TB Simatupang: Saya bukanlah orang Jawa, saya adalah orang Indonesia yang lahir di Tapanuli. Namun sedikit pun saya tidak pernah merasa asing selama pengembaraan di Pulau Jawa dalam perang kemerdekaan ini. Syafruddin, putra Jawa Barat, yang memimpin seluruh perang rakyat ini dari pegunungan alam Minangkabau, pastilah tidak akan merasa dirinya asing di sana. Demikian juga halnya dengan Hidayat, putra Jawa Barat, yang sedang memimpin perang rakyat di seluruh Sumatera; Simbolon yang lahir di Tapanuli dan sedang memimpin perang rakyat di Sumatera Selatan; Kawilarang, Kawanua yang memimpin perang rakyat di Tapanuli dan sedang memimpin perang rakyat di Tapanuli dan Sumatera Timur; Nasution yang lahir di Tapanuli dan sekarang menjadi Panglima Jawa; Sadikin, orang Banyumas yang memimpin perang di Jawa Barat; Gatot Subroto, orang Banyumas yang memimpin perang rakyat di Solo; Sungkono, anak Banyumas yang memimpin perang kemerdekaan di Jawa Timur. Adalah bukti yang lebih nyata bahwa perang rakyat ini adalah perang nasional, walaupun berhubung dengan faktor-faktor yang obyektif perang rakyat itu diorganisir secara regional (Laporan dari Banaran, 1960).

Di ajang pilkada pada era demokrasi langsung saat ini, di mana-mana kontestasi politik mengerucut pada rivalitas sengit. Nyaris tidak ada yang tidak membawa-bawa sentimen primordial (bisa suku atau agama) atau isu ”putra daerah”. Contoh paling aktual adalah Pilkada DKI Jakarta. Walaupun ada 101 daerah yang menggelar ajang sama pada 15 Februari 2017, tetap saja Pilkada DKI Jakarta paling gaduh dan panas. Rivalitas sangat sengit. Bisa jadi karena faktor Basuki yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, selain dua pasangan lainnya: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Basuki memang sudah pro-kontra sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo pada 2015. Basuki tidak hanya membuat situasi menjelang pilkada gaduh, tetapi panggung nasional pun memanas, terutama sejak ia diduga menista agama. Bisa jadi ada hubungannya, agar publik tak terbelah, di jalan-jalan terbentang spanduk-spanduk bertuliskan ”Kita Semua Bersaudara”. Ternyata, menjaga situasi tetap sejuk dengan memahami segala keberagaman tidaklah mudah. Jadi teringat Mohammad Natsir, pimpinan Masyumi, Perdana Menteri 1950-1951.

Negeri ini sudah merdeka 71 tahun. Keragaman negeri ini adalah anugerah, tetapi kerap menjadi titik lemah juga. Jadi, bagaimana merawatnya?

M Natsir: Usaha ini tidak dapat dijalankan oleh satu dua orang saja, akan tetapi harus dilakukan oleh masing-masing kita, sebab, ini mengenai satu segi dari ideologi kita yang harus kita dukung, kita tumbuh dan suburkan dalam masyarakat seluruh bangsa kita umumnya. Sudah ada satu cita-cita kemerdekaan beragama yang diajarkan oleh Islam dan yang diketahui oleh orang banyak, dan yang merupakan cara pemecahan soal yang dihadapi oleh negara kita, yakni ”Menjaga keragaman hidup di dalam lingkungan RI ini yang terdiri dari penduduk yang berbeda-beda agamanya” (”Keragaman Hidup Antar-Agama”, Hikmah, 1954).

Tiba-tiba saya tersadar, seakan-akan tengah mewawancarai (secara imajiner) para tokoh bangsa itu bahwa negeri dan bangsa ini tidak boleh rapuh.

Sumber: Kompas, 26 Nov 2016

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161126kompas/#/3/