Tol dan Sultan

ini buat semua penguasa di negara berkembang!

_*Keren…*_ *Sultan Jogja Tolak Tol*. Kenapa?

*Jalan* itu tanggung jawab pemerintah, yang musti bisa dinikmati oleh rakyat secara gratis (bukannya dibangun oleh  *swasta*, lalu _*rakyat yg lewat jalan itu kmd harus bayar mahal…..*_). 

Lalu, apa gunanya ada pemerintah?

“Di *Yogya*: tak ada jalan tol. Pemerintah Pusat juga sepakat, Saya (Sultan Jogja) tidak setuju adanya *jalan tol*,  karena *rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa*. 

Kalau Jalan mau diperlebar itu *Silakan saja*, tetapi *jangan dibikin tol*. 

Keberadaan *Tol* iku, *sing diuntungke mung pihak yang membuat tol saja*, tetapi _*rakyat di skelilingnya ga dapat apa2*_, karena *jalan tol itu ditutup*, orang di *kiri kanan tol tak memiliki akses ke jalan itu* kecuali harus *BAYAR* dan seringkali harus mutar2 dulu dan jauh pula.

Kalau wilayah di luar Yogya, mau bikin tol, ya silakan saja, seperti di Bawen sampai Salatiga (karena geografisnya jurang),” tambah Sultan.

*Mantap pak sultan Yogyakarta*, _*jalan TOL itu*_ dipandangnya sbg *salah satu bentuk Penjajahan Ekonomi Rakyat*. 

Bagaimana tidak? Masak sih, melewati jalan di *tanah airnya sendiri* kok harus *bayar*.

*TOL* itu selama ini  diselenggarakan oleh pihak *swasta* dan nantinya *orang yg lewat jalan TOL di kenai tarif bayar yg tidak murah….*. 

Lah, berarti, selama ini, *pemerintah bangun apa dong*?, kan *semua kendaraan* juga *sudah dikenai pajak,* dan *pajak kendaraan itu juga gak kecil, kan?* _*masak lewat jalan (tol) masih juga disuruh bayar pula*_?

Lah *uang pajak khusus kendaraan* itu dikemanain? Dimakan si Gayus? Padahal Gayus kan cuma makan  *pajak dari perusahaan2 besar,*  bukan pajak kendaraan?

=============

_*Jogja,*_ memang selalu Istimewa………

Sebar  ke grup teman👋

Advertisements

nice writing..

Tulisan satire dari Farid Gaban

Farid Gaban in Catatan Bawah Tanah

Surat Buat Dandhy Dwi Laksono

Selamat sore, Cuk!

Kamu memang dancukan. Masa orang hebat seperti Ibu Megawati Soekarnoputri kamu kritik. Bagaimana mungkin putri Bung Karno, Sang Proklamator, punya salah.

Di mana logikanya, coba, mantan presiden dan pemimpin partai “wong cilik” kok katamu tidak peduli wong cilik. Kurang jaminan apa coba? Darah nasionalisme dan marhenisme Bung Karno mengalir dalam darah Bu Mega!

Bagaimana pula bisa Ibu Mega lupa diri; dulu ditindas di bawah Rezim Orde Baru tapi belakangan, ketika berkuasa, membiarkan rakyat sendiri di Aceh dan Papua ditindas pemerintahannya. Itu mustahil.

Dandhy, Dandhy, mbok kira-kira kalau mengkritik, apalagi mengkritik tokoh yang punya banyak pengikut dan pemuja.

Tuh, bener ‘kan? Sekarang para pemuja melaporkan kamu ke polisi dengan tuduhan menghina junjungan mereka. Rasain, tuh, bayangan dingin besi jeruji penjara yang mungkin menunggumu!

Kamu emang kurang kerjaan, Dandhy. Ngapain juga mengkritik orang berkuasa kalau diem saja jauh lebih aman dan nyaman. Bukankah lebih enak pulang ke Lumajang, kampungmu, membantu ibumu bikin dan jualan keripik.

Kamu emang usil sejak dulu. Ngapain juga kamu dulu membela orang Aceh di masa darurat militer. Dasar Jawa murtad!

Kenapa nggak kamu tiru banyak orang Jawa lain yang mendukung Pemerintahan Megawati menumpas separatis Aceh dengan dalih “NKRI harga mati”. Eh, kamu malah jadi pemimpin redaksi Majalah “Aceh Kita”, menyediakan diri jadi bemper wartawan-wartawan Aceh yang namanya harus disembunyikan hanya untuk menyampaikan fakta.

Ngapain kamu mengorbankan karir dan gaji empuk di stasiun televisi swasta nasional hanya karena risau membela orang Aceh. Usil dan kurang kerjaan!

Dandhy, jurnalisme investigasi, salah satu buku yang kamu tulis, hanya indah dalam teori. Ngapain juga coba kamu praktekkan.

Baca Juga :   How Low Can You Go?

Kamu mempersulit hidupmu sendiri. Watchdoc (watchdoc.co.id), perusahaanmu, akan jauh lebih banyak duit kalau bikin video iklan komersial dan dokumenter proyek pemerintah. Tapi, kamu malah bikin video-video dokumenter provokatif. Apa maumu, sih?

Apa sih keuntunganmu bikin video dokumenter tentang Munir? Gak ada! Dan kamu jelas mengada-ada! Mana mungkin aparat Negara Pancasilais membunuh anak negerinya sendiri dengan racun arsenik!

Saya senang kamu mengikuti jejakku keliling Indonesia naik sepeda motor setahun penuh. Gambar foto dan video yang kamu ambil bersama Ucok Suparta (orang Aceh lagi!) kuakui jauh lebih bagus dari yang kami bikin. Tapi, ngapain sih kamu nggak berhenti hanya memotret keindahan alam Indonesia? Tentang pantai, laut biru, gunung dan taman laut yang bikin orang Indonesia bangga?

Eh, konyol, kamu malah bikin video-video dokumenter memilukan. Apa maksudmu bikin “Samin vs Semen”, video perjuangan petani Kendeng yang terdesak pabrik semen? “Kala Benoa” dan “Rayuan Pulau Palsu” tentang dampak proyek mengurug laut di Bali dan Jakarta?

Apa maksudmu, coba, bikin “Mahuze”, tentang suku Papua yang hidup dan adatnya tercancam proyek lumbung pangan dan energi pemerintah? “Menggenang Kenangan” tentang petani yang tergusur proyek Bendungan Jatigede?

Dandhy, Dandhy… Dasar gatel dan kurang kerjaan!

Sebagai teman, saya cuma mau mengingatkan: berhentilah untuk risau. Indonesia sudah ada di jalan yang benar sejak dulu. Apalagi kini Indonesia ada di bawah kendali seorang presiden yang berasal dari orang kebanyakan dan merakyat. Tidakkah itu jaminan Indonesia bakal gemah ripah loh jinawi dan berkeadilan?

Tidak ada gunanya kritik. Kamu, dan banyak pejuang reformasi, telah keliru melawan rezim Soeharto dulu. Indonesia tidak membutuhkan “kebebasan bersuara dan berekspresi”. Yang penting ekonomi, ekonomi dan ekonomi. Investasi, investasi dan investasi.

Kalaupun mengkritik, kritikmu bakal masuk tong sampah. Atau malah justru akan mempersulit hidupmu sendiri, seperti kini kritikmu terhadap mantan presiden Megawati mengancam kamu masuk penjara.

Saranku, hiduplah tenang, pikirkan diri dan kepentinganmu sendiri. Ngapain mikirin nasib orang lain. Ngapain ngebela petani, nelayan, suku Papua dan orang yang sudah mati seperti Munir.

Dandhy, belajarlah untuk tidak bicara! Pertimbangkan kembali untuk pulang kampung ke Lumajang, menyepi, dan beternak bebek! Sekalian menikmati dan menghayati hidup membebek!

Tabik, Cuk!

Down to Earth

A Corporate Story:

      Every day, a small Ant arrives  at work very early and starts work immediately. 

      She produces  a lot and she was happy.

     The Chief,  a Tiger, was surprised  to see that  the Ant was working without supervision.

      He thought if the  Ant can produce so  much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor!

      So  he recruited a  Bee who had extensive experience as  supervisor and who was  famous for  writing  excellent reports.

     The Bee’s first decision was to set up a   clocking in attendance system.

     He also needed a secretary to help him write and type his reports and he  recruited a 🐇Rabbit , who managed the archives and monitored  all phone calls.

      The Tiger was delighted with the  Bee’s reports and asked him to produce  graphs  to describe production rates and to analyse  trends, so that he could use them for  presentations at Board‘s meetings.

     So the Bee had to buy a  new computer and a  Laser printer and recruited a Cat to manage the  IT department.

      The Ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork  and meetings which used up most of her time…!

   The Tiger came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the Ant worked. 

     The position was given to the Monkey, whose first decision was to buy an Air Conditioner and an ergonomic  chair for his office.

     The new person in charge,  the Monkey, also needed a  computer and a personal assistant , who he brought from his previous department, to help him prepare a  Work and  ‘Budget Control Strategic Optimisation Plan’ …

     The Department where the Ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore  and everybody has become upset…

     It was at that time that the Bee convinced the boss,  the Tiger; of the absolute necessity  to start a climatic study of the environment . 

      Having reviewed  the  charges  for running the  Ant’s department , the  Tiger  found out that  the Production   was much less than  before.

     So he recruited the  Owl, a prestigious and renowned consultant to carry out an  audit and  suggest solutions.

      The Owl spent three months  in the department and came up with an enormous report, in several volumes, that concluded…

                   .

                   .

                   .

                   .

       “ The Department is overstaffed …”

                   .

                   .

                   .

                   .

   Guess who the  Tiger fires first?

                   .

                   .

                   .

                   .

                   .

          Of course,  the Ant………,

         “….because she showed lack of motivation and had a negative attitude. ”

                  *****

TRANSPORTASI DARING

Payung Hukum Disiapkan, Masyarakat Diminta Tidak Resah

Pengendara ojek daring melintas di dekat angkutan kota di Slipi, Jakarta, Rabu (23/8). Sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut oleh Mahkamah Agung. Pasal-pasal Permenhub yang dicabut MA tersebut adalah mengenai tata bertransportasi daring.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pengendara ojek daring melintas di dekat angkutan kota di Slipi, Jakarta, Rabu (23/8). Sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut oleh Mahkamah Agung. Pasal-pasal Permenhub yang dicabut MA tersebut adalah mengenai tata bertransportasi daring.
SOLO, KOMPAS — Masyarakat, khususnya pengguna transportasi dalam jaringan, diminta tidak resah. Pemerintah memastikan tetap akan melindungi masyarakat sebagai konsumen.Terkait hal itu, saat ini pemerintah sedang menyiapkan payung hukum yang mengatur transportasi daring.

Pengendara ojek daring di sekitar Stasiun Palmerah, Jakarta, Rabu (23/8). Sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut oleh Mahkamah Agung. Pasal-pasal Permenhub yang dicabut MA tersebut adalah mengenai tata bertransportasi daring.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pengendara ojek daring di sekitar Stasiun Palmerah, Jakarta, Rabu (23/8). Sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut oleh Mahkamah Agung. Pasal-pasal Permenhub yang dicabut MA tersebut adalah mengenai tata bertransportasi daring.

”Masyarakat jangan resah. Aturan ini masih efektif sampai dengan November, masih tiga bulan. Jadi, tidak ada yang berubah,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8).

Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan 14 poin dari 72 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Menurut Budi, selama peraturan itu masih berlaku, pemerintah daerah bisa melakukan operasi penertiban jika ada pengemudi angkutan yang menetapkan tarif sangat rendah atau sebaliknya, sangat tinggi, di luar peraturan itu.

”Saya bersama dengan ahli hukum dan ahli transportasi akan mengkaji serta mengonsultasikan kepada Menteri Hukum dan HAM supaya ada payung hukum agar kesetaraan itu tetap terjadi antara angkutan daring dan konvensional,” lanjut Budi.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Permenhub No 26/2017 sebetulnya menyelesaikan persoalan persaingan taksi daring berbasis aplikasi dengan taksi konvensional. Dengan keputusan MA tersebut, persaingan tidak sehat kedua jenis angkutan dapat mencuat kembali.

”Saya minta tidak perlu ada gesekan antara sopir taksi daring dan konvensional,” katanya.

Rudyatmo menambahkan, tanpa peraturan khusus tentang penyelenggaraan angkutan daring, monopoli usaha dikhawatirkan terjadi. Sebab, ada kemungkinan muncul persaingan tidak sehat perihal tarif penumpang antara taksi berbasis
aplikasi dan taksi konvensional. Sepanjang Permenhub No 26/2017 masih berlaku, Pemkot Solo berpegang pada aturan itu.

Masukan

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji untuk membuat aturan baru atau kembali ke Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Permenhub No 32/2016 merupakan aturan awal dari Permenhub No 26/2017.

”Kami berharap aturan sudah selesai sebelum 1 November sehingga penumpang dan pengemudi tetap terlindungi,” kata Cucu di Jakarta, kemarin.

Menurut Cucu, dalam putusannya, MA tidak mengatakan apakah harus kembali lagi ke peraturan sebelumnya atau membuat aturan baru. ”Jadi, kami memutuskan sendiri, harus tetap ada aturan yang melindungi setiap pihak dan mengedepankan keselamatan,” kata Cucu.

Menurut Cucu, Permenhub No 26/2017 mengakomodasi kepentingan taksi daring dan kendaraan sewa lainnya. ”Saat pembuatan Permenhub No 26/2017, kami mendengarkan masukan dari lima komunitas taksi daring. Permenhub No 32/2016 malah tidak ada masukan dari taksi daring karena komunitasnya belum ada,” ujarnya.

Selain itu, penghitungan tarif yang diputuskan sudah memasukkan biaya asuransi dan perawatan kendaraan. Dengan demikian, penghasilan pengemudi lebih tinggi daripada sebelumnya. ”Jika terjadi kecelakaan di jalan, pengemudi harus menanggung risiko sendiri, bukan perusahaan aplikasi. Dengan asuransi, risiko dipindahkan ke asuransi,” kata Cucu.

Sementara Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, untuk membuat aturan baru, sebaiknya regulator mengetahui rencana bisnis perusahaan aplikasi. ”Dengan mengetahui rencana bisnis, regulator bisa mengambil kebijakan dan memberikan masukan. Selama ini rencana bisnis perusahaan aplikasi sangat tertutup. Padahal, aplikasinya dipakai untuk mengangkut orang yang berarti harus ada jaminan keselamatan,” kata Danang.

Dengan mengetahui rencana bisnis, pemerintah melindungi para pengemudi. Jangan sampai terjadi, ketika pengemudi sudah banyak yang terlibat, tiba-tiba perusahaan aplikasi bangkrut. ”Akibatnya akan terjadi pengangguran besar-besaran dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi,” ujarnya. (RWN/ARN)

Presiden Kecewa

 Perkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. Antonius Tonny Budiono ditahan KPK terkait kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan barang bukti uang senilai Rp18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8).
ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. Antonius Tonny Budiono ditahan KPK terkait kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan barang bukti uang senilai Rp18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8).

JAKARTA, KOMPAS — Peringatan Presiden Joko Widodo agar pejabat kementerian dan lembaga negara tidak korupsi ternyata belum dipatuhi sepenuhnya. Wajar jika Presiden Jokowi kecewa melihat masih ada aparat pemerintah yang ditangkap karena korupsi.

Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. Adiputra Kurniawan ditahan KPK terkait kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan barang bukti uang senilai Rp18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8).
ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. Adiputra Kurniawan ditahan KPK terkait kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan barang bukti uang senilai Rp18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8).

Pada pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 16 Agustus, Presiden menyampaikan, salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ia menegaskan, korupsi adalah musuh bersama semua elemen bangsa. Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama-sama memerangi korupsi serta mendukung setiap usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sepanjang Agustus ini, KPK melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT), yaitu terkait penggelapan dana desa tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dengan tersangka Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Kasus kedua adalah penangkapan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamizi, dalam suap terkait persidangan perkara perdata. Sementara OTT ketiga terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono terkait suap Rp 20,74 miliar dari proyek rutin pengerukan dan reklamasi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Rp 40,5 miliar yang rampung 29 Juli.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8), mengatakan, pemerintah sangat menghargai KPK yang menangkap para pelaku korupsi. Penegakan hukum diharapkan bisa menyadarkan pejabat yang lain supaya tidak menggadaikan integritas untuk korupsi.

Upaya mencegah

Salah satu upaya pemerintah mencegah korupsi adalah memperkuat auditor internal atau inspektorat. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, ”Untuk menghindari korupsi, sudah ada sistem pengamanan dan pengawasan melalui auditor internal,” kata Johan. Auditor internal yang dimaksud adalah aparat pengawas internal pemerintah (APIP), baik pusat maupun daerah.

Penguatan peran APIP sangat mendesak karena sejak Presiden Jokowi dan Wapres Kalla menjabat pada 20 Oktober 2014, pemerintah terus meningkatkan anggaran, terutama untuk membangun infrastruktur. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur Rp 409 triliun dengan Rp 106,9 triliun di antaranya dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian pula alokasi dana desa yang naik dari Rp 60 triliun pada 2017 menjadi Rp 120 triliun tahun 2018 (Kompas, 21/8).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK pada 27 Juli menyurati Kantor Staf Presiden terkait gagasan penguatan APIP pusat dan daerah untuk mengawasi tata kelola keuangan pemerintah dan mencegah korupsi. Dalam surat KPK, tiga aspek yang terkait kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi prioritas pembenahan.

Untuk APIP daerah, kata Pahala, sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pihak yang bertanggung jawab. ”Untuk pusat, belum ada. Kami mengusulkan bisa langsung ke Presiden. Jadi, ditunjuk Presiden dan laporannya juga langsung ke atas,” katanya.

Saat ini, sistem pengawasan internal pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP itu menyebutkan beberapa lembaga pengawas internal pemerintah, yaitu BPKP
yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, inspektorat jenderal (menteri atau pimpinan lembaga), inspektorat provinsi (gubernur), dan inspektorat kabupaten/kota (bupati/wali kota).

Posisi inspektorat tersebut memengaruhi independensi mereka sehingga cenderung menutupi pelanggaran tata kelola keuangan lembaganya. Sejumlah kasus yang ditangani KPK, seperti suap Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, sesungguhnya mudah diketahui inspektorat. ”Mereka tahu, tetapi tidak bertindak. Ini menjadi masalah,” ujar Pahala.

Independensi

Saat dihubungi dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, menjelaskan, tim terpadu Kemendagri telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait penguatan kelembagaan APIP daerah. Salah satunya lewat mekanisme pengangkatan inspektur provinsi, kabupaten, dan kota atas persetujuan Mendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Meski kedudukannya di daerah tetap sebagai perangkat daerah, inspektorat langsung melaporkan hasil kerjanya kepada Mendagri.

”Hal ini untuk menjaga independensi dan mencegah korupsi di daerah sehingga dalam proses tindak lanjut dan asistensi melibatkan BPKP,” ujar Tjahjo.

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan, APIP tidak bisa terstruktur di bawah lembaga eksekutif. ”Harus
dikuatkan. Salah satu alternatifnya melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah,” kata Herman.

Sementara seusai menghadiri seminar tentang bandara di Yogyakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan telah mengangkat tiga pelaksana tugas dirjen. ”Jadi, tidak ada kekosongan,” ucap Budi.

Mereka adalah Bay Mokhamad Hasani (Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut, Umiyatun Hayati Triastuti (Kepala Badan Litbang Perhubungan) sebagai Plt Dirjen Perkeretaapian, dan Hindro Surahmat (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) sebagai Plt Dirjen Perhubungan Darat.

Terkait penangkapan Tonny, Budi mengatakan, pihaknya akan mengawasi lebih ketat proyek-proyek Kemenhub.

”Ke depan saya akan konsentrasi pada penunjukan kontraktor di Kemenhub dan apakah pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan spesifikasi atau tidak,” katanya. (NDY/INA/IAN/KRN/ARN/RWN/HRS/DD14/HAM)

beka

Puisi yg di bacakan seorang siswa pada akhir upacara17an di komp. IKHSANUL FIKRI Pabelan

BUNG KARNO BANGKIT DARI KUBUR

Dia haus ingin minum

Ku suguhkan air mineral

Dia hanya bingung tak mau minum

Karena tanah airnya tinggal tanah

SEDANGKAN AIRNYA SUDAH MILIK PRANCIS

Kuseduhkan segelas teh celup

Dia hanya termenung tak mau minum

Karena kebun tehnya tinggal kebun

Lahan tebunya tinggal lahan

GULANYA MILIK MALAYSIA, TEHNYA INGGRIS YANG PUNYA

Lalu ku bukakan susu kaleng

Bung Karno hanya menggeleng

Kandang sapinya tinggal kandang

SEDANGKAN SAPINYA MILIK SELANDIA BARU, DIPERAH SWISS DAN BELANDA

BUNG KARNO BANGKIT DARI KUBUR

Dia lapar ingin sarapan

Kuhidangkan nasi putih,

Dia tak mau makan hanya bersedih

Karena sawahnya tinggal sawah

Lumbung padinya tinggal lumbung.

PADINYA MILIK VIETNAM, BERASNYA MILIK THAILAND

Kusulutkan sebatang rokok

Dia menggeleng tak mau merokok

Tembakau memang miliknya, Cengkehnya dari kebunnya

TAPI PABRIKNYA MILIK AMERIKA

BUNG KARNO BINGUNG DAN BERTANYA-TANYA :

Sabun, pasta gigi kenapa Inggris yang punya, Toko2 milik Prancis dan Malaysia Alat komunikasi punya Qatar dan Singapura Mesin dan perabotan rumah tangga Kenapa dikuasai Jepang, Korea dan Cina

BUNG KARNO TERSUNGKUR KETANAH, HATINYA SAKIT TERIRIS-IRIS

Setelah tau emasnya dikeruk habis, Setelah tau minyaknya dirampok iblis,

Bung Karno menangis darah

INDONESIA KEMBALI TERJAJAH INDONESIA TELAH MELUPAKAN SEJARAH

Richer ..

WHO IS RICHER THAN BILL GATES …?

Someone asked Bill Gates, Is there any person richer than you?

He said, yes, only one. Many years ago, I had been dismissal and I had gone to New York airport. I read titles of newspapers there. I liked one of them and I want to buy it. But I didn’t  have change (coin). I abandoned, suddenly, a black boy called me and told, “This newspaper for you.” I said, but I don’t have change. He said, “No problem, I give you free”.

After 3 months, I went there. Coincidentally, that story happened again and that same boy gave another free newspaper again. I said, I can’t accept. But he said, “I give you from my profit.”

After 19 years, I had been rich and I decided to find that boy. I found him after one and half months searching. I asked him, do you know me? He said, “Yes, you’re famous Bill Gates.”

I said, you gave me free newspaper in 2 times many years ago. Now, I want to compensate it. I am going to give you everything that you want. Black young man replied, “You can’t compensate it!”

I said, why? He said, “Because I gave you when I was poor. You want to give me when you are rich. So, how do you compensate?”

Bill Gates said, I think that black young man is richer than me.

You don’t have to be rich or wait to be rich to give..

GOOD MORNING, DEAR FRIENDS … 😊🙏